Pengelolaan Hibah Luar Negeri Finansial ( Grant Aid) Pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan hibah Finansial (GrantAid) dengan mengacu ke Peraturan Menteri Keuangan PMK. 99/PMK.05/2017 , mengidentifikasi hambatan dalam implementasi pengelolaan Hibah Finasial (Grant Aid) ini . Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data triangulasi melalui wawancara, observasi dan telaah dokumen. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa pengelolaan Hibah ini sudah berlangsug lama dimulai dengan ditandatanginya perjanjian Hibah tahun 2013 dan berakhir tahun 2019. Hal tersebut dikarenakan adanya beberapa hambatan diantaranya: 1) Tidak optimalnya dalam penentuan bentuk dan jenis hibah serta penarikan dana yang tidak sesuai dengan PMK 99/PMK/05/2017 2) Tidak efektifnya konsultasi yang dilakukan saat awal diterimanya hibah 3) JICA lebih resisten terhadap substansi perjanjian, pemerintah seolah olah hanya menjadi donor driven 4) Tidak optimalnya mekanisme pengesahan karena aturan pembayaran yang digunakan sepenuhnya mengikuti aturan Jepang . Hasil penelitian 1) Dilihat dari ruang lingkup klasifikasi tidak konsisten dalam implementasinya terkait jenis hibah sehingga mempengaruhi proses pengadministrasian hibah selanjutnya. Aspek penarikannya skema Hibah Grant Aid dengan model General Type tidak dikenal dalam aturan di Indonesia yang berimplikasi terhadap penyerapan dana hibah 2) Konsultasi tatap muka yang kurang optimal disebabkan kurangnya berbagi informasi antara Kementerian Teknis lainnya yang mempunyai bentuk dan jenis hibah yang sama dengan Hibah JICA yang diterima Badan Litbang Kesehatan 3) JICA sangat resisten karena tidak bisa merubah isi perjanjian terkait substansi aturan atau hukum yang dipakai sesuai aturan di Indonesia. Kemudian belum adanya harmonisasi regulasi mengakibatkan lambatnya penyelesaian hibah 4) Mekanisme Pengesahan Hibah terkendala dari aspek pembukaan dan pengeloaan rekening karena mengikuti regulasi Jepang sehingga mengalami kesulitan dalam monitoring penggunaan dana yang bisa berimplikasi pencatatan, pengakuan pendapatan dan Belanja di Laporan keuangan tidak sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan Rekomendasi dan strategi yang dapat diberikan atas kendala yang dialami selama Pengelolaan Hibah Luar Negeri Finansial ( Grant Aid) pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan yakni: 1) Kementerian Keuangan, dan Kementerian Kesehatan berkolaborasi dalam menyusun Petunjuk Teknis penarikan dana karena merupakan instrimen yang penting dalam pengelolaan hibah 2) Terlibatnya Kementerian/Lembaga teknis lainnya dalam rangka berbagi informasi seperti bentuk konsinyasi yang difasilitasi oleh Biro Kerjasama Luar Negeri Kementerian Kesehatan atau Kementerian Keuangan terhadap semua bentuk hibah yang berbeda dengan aturan yang berlaku 3) Kementerian Kesehatan dan Kementerian Keuangan harus selektif dan vi melakukan review terhadap semua bentuk perjanjian hibah yang diterima dan memberlakukan ketentuan bahwa seluruh hibah yang diterima harus berdasarkan sistem pengelolaan keuangan pemerintah 4) Agar pelaporan dan pencatatan hibah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan terukur dalam penyajiannya Kementerian Keuangan sering menginformasikan kepada donor mengenai reformasi pengelolaan keuangan Negara sehingga donor memperoleh informasi yang akurat terkait dengan mekanisme pelaporan khususnya mekanisme pengesahan