Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi dalam Optimalisasi Penerimaan Daerah di Pemerintah Kota Makassar

Penelitian ini membahas tentang koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi dalam optimalisasi penerimaan daerah di Pemerintah Kota Makassar. Penelitian bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi dalam Optimalisasi Penerimaan Daerah di Pemerintah Kota Makassar ditinjau dari 3 aspek yaitu aspek mudah tidaknya masalah dikendalikan, aspek kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dan aspek variable diluar kebijakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan telaah dokumen. Instrumen penelitian yang digunakan adalah panduan wawancara dan panduan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam aspek mudah tidaknya masalah dikendalikan masih terdapat permasalahan yang sering terjadi diantaranya adalah resistensi dari pelaku usaha, lemahnnya pengawasan terhadap alat rekam pajak, partisipasi masyarakat yang rendah, adanya oknum yang menghalangi pelaksanaan kegiatan, dan juga adanya bencana non-alam dalam hal ini adalah pandemi covid-19. Selanjutnya dalam aspek kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi sudah baik, karena mengarah pada terciptanya good governance dalam pengelolaan pajak daerah. Namun payung hukum terkait teknis pelaksanaan koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi belum disusun dalam suatu Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi RI sebagai bentuk legalisasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Kemudian dalam aspek variabel diluar kebijakan, kondisi sosial, ekonomi, dan teknologi serta dukungan publik sangat berpengaruh dalam pelaksanaan koordinasi dan supervisi dalam optimalisasi penerimaan daerah di Pemerintah Kota Makassar. Dari hasil penelitian, penulis memberikan saran sebagai berikut. 1. Aspek Mudah Tidaknya Masalah Dikendalikan, yaitu: Komisi Pemberantasan Korupsi mendorong Pemerintah Kota Makassar untuk menerbitkan peraturan terkait reward and punishment bagi pelaku usaha maupun oknum yang menghalangi pelaksanaan program koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi di pemerintah daerah dan juga dapat berinovasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. 2. Aspek kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi, yaitu: peraturan teknis terkait pelaksanaan koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi diharapkan dapat segera direalisasikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi RI sebagai upaya legalisasi atas pelaksanaan program koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi di pemerintah daerah. 3. Aspek variabel diluar kebijakan, yaitu: Komisi Pemberantasan Korupsi diharapkan dapat memberdayakan jaringan penyuluh anti korupsi yang terdapat di Kota Makassar untuk mengedukasi masyarakat tentang program koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi di pemerintah daerah.