Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Teknis Jabatan Asisten di Ombudsman Republik Indonesia

Pemenuhan hak pengembangan kompetensi pegawai Asisten 20 Jam Pertahun (JP) di Ombudsman RI tahun 2022 sudah mencapai target. Meskipun demikian berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat tahun 2022, masyarakat menilai bahwa pegawai Asisten belum kompeten dalam menangani pengaduan laporan masyarakat. Hal ini menjadi permasalahan yang serius karena pegawai Asisten merupakan pelayan publik yang berada di barisan terdepan dalam melayani pengaduan laporan masyarakat dan sangat mempengaruhi tingkat kualitas pelayanan publik yang diberikan ke masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana evaluasi pelaksanaan pengembangan kompetensi teknis jabatan Asisten di Ombudsman Republik Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara untuk memecahkan masalah penelitian. Hasil penelitian ini adalah dengan meninjau evaluasi pengembangan kompetensi (pelatihan) teknis dengan menggunakan teori Kirkpatrick (2006). Teori Kirkpatrick adalah teori yang mengukur evaluasi pelatihan dengan menggunakan 4 level, yaitu reaksi, pembelajaran, perilaku, dan hasil. Secara garis besar implementasi evaluasi pelatihan teknis dilihat dari aspek reaksi, pembelajaran, perilaku, dan hasil sudah baik namun terdapat kendala dalam menerapkan aspek perilaku yaitu belum adanya indikator pasti untuk mengukur perubahan perilaku peserta pelatihan di Ombudsman RI serta masih kurangnya penambahan kelas-kelas pelatihan teknis. Untuk mengatasi kendala tersebut maka Biro SDMU harus membuat indikator yang pasti untuk mengukur perubahan perilaku setelah peserta mengikuti pelatihan teknis dan perlu ditambahkan lagi kelas-kelas pelatihan yang bersifat subtansi yang sesuai dengan tugas dan fungsi pegawai Asisten Ombudsman RI.