STRATEGI PENGELOLAAN MUTASI PEGAWAI ANTAR UNIT KERJA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pengelolaan mutasi pegawai antar unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Dalam hal ini mutasi pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sangat diperlukan untuk menempatkan pegawai sesuai pada tempatnya agar tercipta efektivitas dan efisiensi dalam bekerja serta dapat meningkatkan kinerja instansi. Menurut Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi pada Pasal 1 Ayat 2 menjelaskan mutasi adalah perpindahan tugas dan/atau lokasi dalam satu Instansi Pusat, antar- Instansi Pusat, satu Instansi Daerah, antar-Instansi Daerah, antar- Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan ke perwakilan Negara Indonesia di luar negeri serta atas permintaan sendiri. Jenis penelitian pada penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dan pengumpulan data. Penelitian kualitatif diambil oleh peneliti dikarenakan hasil penelitian dapat menggambarkan pandangan realistis terhadap dunia sosial yang telah dialami oleh narasumber, dimana hal ini tidak bisa diukur secara numerik, selain itu metode kualitatif merupakan metode yang fokus pada pengamatan yang mendalam. Kesimpulan penelitian tersebut menghasilkan strategi pengelolaan mutasi sebagai berikut yaitu pelaksanaan sistem merit, dalam mutasi kerja pada pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebaiknya menggunakan sistem merit. Penerbitan peraturan/dasar hukum, penerbitan aturan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan mutasi agar pengelolaan mutasi mempunyai pedoman. Penyediaan Program/ Platform untuk pengelolaan mutasi pegawai antar unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat akan menjadi sangat penting dikarenakan meningkatkan pelaksanaan pengelolaan mutasi pegawai dari segi kecepatan dan keterbukaan prosesnya. Melaksanakan Sosialisasi dan Monitoring Evaluasi Kebijakan dan Program terkait mutasi pegawai antar unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.