COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM RELAKSASI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGI WAJIB PAJAK TERDAMPAK PANDEMI COVID-19 DI KOTA BEKASI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab collaborative governance dalam relaksasi pemungutan pajak bumi dan bangunan bagi wajib pajak terdampak pandemi COVID-19 di Kota Bekasi belum berjalan dengan baik dan optimal serta untuk memberikan rekomendasi berupa strateginya dengan menggunakan model collaborative governance Ansell dan Gash (2007). Mixed method digunakan sebagai metode penelitiannya dengan sampelnya berjumlah 62 responden dan 7 key informant. Hasil dari penelitian ini adalah besarnya korelasi (R) sebesar 0,475 yang berarti terdapat korelasi antara variabel independen yakni collaborative governance dengan variabel dependennya yakni relaksasi pemungutan PBB, besarnya R-Square (R2) adalah 0.226 atau 22.6% yang berarti variabel independen collaborative governance dapat memberikan kontribusi pengaruh atau mampu menjelaskan sebesar 22.6% kepada variabel dependennya yaitu relaksasi pemungutan PBB, collaborative governcance yang diterapkan belum berjalan baik dan optimal yaitu pada dimensi kondisi awal, kepemimpinan fasilitatif, desain institusional, proses kolaborasi tatap muka, proses kolaborasi pemahaman bersama dan proses kolaborasi hasil sementaranya. Sedangkan pada proses kolaborasi membangun kepercayaan dan proses kolaborasi komitmen terhadap proses telah berjalan dengan baik. Strategi yang diutamakan agar collaborative governance dalam berjalan dengan baik dan optimal adalah pada urutan prioritas 1 yaitu dimensi desain institusional dengan menyusun Memorandum of Understanding (MoU), membuat definisi tugas dan fungsi, melaksanakan monitoring dan evaluasi dan membuat serta melaksanakan nilai-nilai dasar dari collaborative governance.