ANALISIS KOMPETENSI ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Tujuan penelitian untuk mengetahui keterkaitan dan hambatan kompetensi dasar dan kompetensi bidang dalam meningkatkan kinerja anggota Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Barat. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Instrumen yang digunakan pedoman wawancara terbuka, dokumentasi dengan pengujian keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Temuan hasil bahwa: 1) Kompetensi dasar anggota Satpol PP masih kurang baik, a) Pengetahuan anggota masih belum memahami dan belum mengetahui sepenuhnya peraturan yang diterapkan dalam melaksanakan penindakan hanya melaksanakan sesuai dengan perintah sehingga dalam prosedur kerja kurang profesional. b) Keterampilan anggota belum sesuai dengan bidang pekerjaannya dalam menjalankan tugas sesuai tupoksinya. c) Sikap anggota sangat lemah karena pimpinan menyuruh untuk menyudahi pekerjaan tanpa mengetahui laporan, namun tetap tegas dalam mendisiplinkan pelaku usaha. 2) Kompetensi bidang anggota belum optimal, a) Pelayanan anggota belum optimal dari sarana prasarana pendukung dalam pelaksanaan Tupoksi Satpol PP yang belum representatif dan belum memadai. b) Pembinaan anggota sudah optimal dengan gaya pembinaan secara tegas dan partisipatif sehingga sifatnya demokratis dan merata sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing pada setiap menjalankan tugasnya dalam melaksanakan ketertiban umum dan untuk menegakkan Perda. c) Anggota memberikan pengayoman dengan memperlihatkan dan mencontohkan kemasyarakat dengan bijaksana dan edukasi kepada masyarakat. 2) Terdapat hambatan perpindahan anggota maksud tujuannya tidak dibarengi kompetensi dasar lebih ke mental disiplinnya, sikap keterampilan dan pengetahuassn sehingga pekerjaan kurang maksimal. Sedangkan kompetensi bidangnya masih lemah dikatakan anggota Satpol PP masih menggunakan tindakan verbal dimana memicu keluhan masyarakat dan anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Barat belum mencapai tingkat kesetaraan kemampuan SDM antara aparat pengawasan.