ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN OLAHRAGA MASYARAKAT

"Indonesia mempunyai kebijakan pembangunan olahraga masyarakat dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Dalam implementasinya kebijakan pembangunan olahraga masyarakat masih menghadapi permasalahan-permasalahan antara lain kebijakan pembangunan olahraga masyarakat belum mampu mencapai tujuan pembangunan olahraga masyarakat; belum membudayanya aktivitas fisik dan berolahraga di masyarakat; prevalensi penderita penyakit akibat kurangnya olahraga dan akvititas fisik cukup tinggi; dan kecenderungan memperhatikan olahraga prestasi dibandingkan olahraga masyarakat dan olahraga pendidikan.
Penelitian merumuskan permasalahan, pertama, mengapa implementasi kebijakan pembangunan olahraga masyarakat belum optimal mencapai tujuan pembangunan olahraga masyarkat. Kedua, bagaimana desain impelementasi kebijakan pembangunan olahraga masyarakat. Dengan menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Mazmanian dan Sabatier, penelitian medapatkan kesimpulan, pertama penyebab kebijakan pembangunan olahrag masyarakat belum optimal mencapai tujuan: a) Substansi kebijakan pembangunan olahraga masyarakat bersifat voluntary instrument; b)Implemetasi kebijakan menghadapi permasalahan besar dengan tingkat kesulitan tinggi di mana harus menyasar kepada seluruh warga negara; c)Keterbatasan sumber daya manusia dan sumber daya anggaran dari pihak lain; d) Kurangnya keterpaduan hirarki dalam dan antar pelaksana kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah; e) Rendahnya kepatuhan implementasi kebijakan pada kelompok sasaran anak dan remaja; f) Kondisi sosial, ekonomi dan teknologi belum mendukung sepenuhnya kegiatan olahraga masyarakat. Desain implementasi kebijakan sebagai sebagai rancangan rekomendasi kebijakan pembangunan olahraga masyarakat antara lain 1)Kebijakan yang bersifat mixed instrument dengan cara memberikan subsidi dan jargonisasi; 2)Pemetaan mudah tidaknya permasalahan ke dalam wilayah-wilayah provinsi dan kabupaten kota sehingga mudah tidaknya permasalahan dihadapi kolaboratif secara nasional dan per daerah; 3)Pengaturan keterpaduan hirarki dalam dan antara pelaksana kebijakan implementasi kebijakan lebih diintensifkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah; 4)Memperluas alokasi sumber daya anggaran dan sumber daya manusia tidak hanya dari pemerintah tetapi juga dari pihak luar pemerintah seperti masyarakat, pihak swasta atau lembaga lain; 5)Mendorong pemanfaatan teknologi dan aplikasi olahraga dalam rangka penyebarluasan kegiatan olaharaga untuk meningkatkan partisipasi; 6)Menggalakkan perkumpulan-perkumpulan olahraga, bagaimana klub-klub olahraga terus berkembang dan bagaimana pelatih digerakkan agar masyarakat berolahraga lebih banyak.
Kata kunci: pembangunan olahraga masyarkat, implementasi kebijakan, mudah tidaknya permasalahan implementasi, kemampuan kebijakan dalam menstrukturkan implementasi, variabel di luar kebijakan yang mempengaruhi impementasi, mixed instrument policy."