Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Penyelenggaraan sistem pemerintahan di Indonesia tidak terlepas dari pengendalian internal untuk memastikan pemerintahan berjalan dengan efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Pemerintah telah menerbitkan aturan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2018 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sebagai pedoman untuk pelaksanaan pengendalian internal di lingkungan pemerintah. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana penerapan masing-masing komponen SPIP di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan kondisi yang ada terkait penerapan SPIP di Kemenko PMK. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan wawancara, penelaahan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penyelenggaraan SPIP, serta observasi peneliti. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, didapatkan hasil yaitu penerapan SPIP atas komponen penetapan tujuan dan pencapaian tujuan pada Kemenko PMK sudah berjalan dengan baik. Namun, pada komponen struktur dan proses, khususnya pada unsur lingkungan pengendalian, penilaian risiko, informasi dan komunikasi, serta pemantauan diperlukan peningkatan secara berkelanjutan untuk memperbaiki nilai maturitas atas penyelenggaraan SPIP di Kemenko PMK. Salah satu yang menjadi rekomendasi dalam penelitian ini adalah Kemenko PMK diharapkan untuk dapat menyusun daftar risiko dan rencana tindak pengendaliannya atas seluruh unit kerja.