Strategi Penerbitan Obligasi Daerah dalam Pembiayaan Pembangunan Daerah di Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Kebutuhan pembangunan infrastruktur Provinsi Jawa Barat selama tahun 2018-2023 mencapai Rp861,9 triliun, sedangkan kemampuan APBD hanya sebesar Rp54,9 triliun sehingga terdapat gap kebutuhan pembiayaan Rp807 triliun. Sejatinya, terdapat peluang untuk menggunakan dana masyarakat untuk pembiayaan pembangunan daerah melalui obligasi daerah, namun hingga saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum berhasil menerbitkan obligasi daerah. Tujuan penelitian adalah untuk menemukan penyebab mengapa Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum mampu menerbitkan obligasi daerah dan merumuskan strategi dalam mengatasi penghambat tersebut. Penelitian menggunakan teori kesuksesan obligasi (Hardwood, 2000), teori aspek obligasi daerah (Djaenuri, 2012), dan teori strategi ends, ways, means (Lykke, 1989). Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan yang menyebabkan belum terbitnya obligasi daerah Jawa Barat adalah komitmen pemerintah (komitmen kepala daerah), persyaratan penerbitan (penentuan proyek dan kesiapan DMU), serta landasan hukum dan prosedur pengelolaan (belum ditetapkannya PMK). Strategi yang dirumuskan adalah meningkatkan komitmen kepala daerah, menentukan proyek secara efisien, akuntabel, dan kolaboratif, mendorong penetapan regulasi pusat, dan membentuk DMU yang profesional. Saran yang diberikan adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan audiensi dan sosialisasi, menyusun metodologi dan berkolaborasi dalam penentuan proyek, advokasi regulasi, serta menyiapkan struktur organisasi, perangkat kerja, dan SDM dari DMU. Rekomendasi ke depan, penelitian dapat menggunakan metode campuran, menambah informan, dan menggunakan metode strategi yang lebih kompleks.