IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 111 TAHUN 2014 TENTANG MEKANISME PENGHUNIAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA DI UNIT PENGELOLA RUMAH SUSUN (UPRS) 1

Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 111 Tahun 2014 menjadi tonggak penting dalam merumuskan aturan yang jelas terkait dengan penghunian rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) di Unit Pengelola Rumah Susun (UPRS) I. Dengan adanya peraturan ini, pemerintah berupaya untuk memberikan panduan yang terstruktur dan tegas dalam mengatur pengelolaan Rusunawa, terutama pada level UPRS I. Penelitian ini diharapkan memberikan penilaian tingkat keberhasilan implementasi kebijakan tersebut dalam mengoptimalkan Rusunawa di DKI Jakarta, khususnya UPRS I. Penelitian ini menggambarkan bagaimana implementasi dan memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 111 Tahun 2014 di Unit Pengelola Rumah Susun (UPRS) I menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Gubernur tersebut telah memberikan dampak positif terhadap kualitas pelayanan publik di UPRS I, sebagaimana tercermin dari skor tinggi pada Indeks Kepuasan Masyarakat (SKM), yang menunjukkan adanya kesadaran dan komitmen dalam meningkatkan pelayanan. Namun, masih terdapat tantangan yang perlu diatasi, seperti masalah komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Oleh karena itu, rekomendasi strategis disusun untuk mengatasi tantangan tersebut, termasuk langkah-langkah seperti pembentukan forum komunikasi, penerapan sistem komunikasi internal yang efektif, pelatihan karyawan, audit untuk mengidentifikasi potensi penghematan, dan penilaian terhadap struktur birokrasi. Dengan menerapkan program-program ini secara terstruktur, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan di UPRS I serta memastikan kelangsungan dalam menyediakan hunian yang optimal bagi masyarakat DKI Jakarta.