STRATEGI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN SIPINTER PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANGERANG

Penelitian ini berjudul “Strategi Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Perizinan SIPINTER pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang.” Latar belakang penelitian ini adalah belum efektifnya penerapan Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu (SIPINTER) sebagai instrumen e-Government dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis faktor penyebab belum efektifnya implementasi kebijakan SIPINTER serta merumuskan strategi optimalisasi pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis dilakukan berdasarkan teori e-Government Indrajit (2002) dengan tiga elemen keberhasilan utama, yaitu support (dukungan), capacity (kapasitas), dan value (nilai kebermanfaatan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SIPINTER telah berkontribusi terhadap modernisasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, namun belum sepenuhnya efektif. Hambatan utama seperti rendahnya literasi digital masyarakat, keterbatasan kompetensi aparatur, ketidakstabilan sistem dan infrastruktur server, serta lemahnya koordinasi lintas instansi. Dampaknya, kepatuhan perizinan dan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum optimal. Penelitian ini merekomendasikan tiga strategi: (1) sosialisasi dan edukasi publik untuk meningkatkan literasi digital; (2) penguatan budaya kerja digital melalui kepemimpinan visioner dan pelatihan berbasis smart government; dan (3) pengembangan infrastruktur teknologi serta optimalisasi pendanaan dari APBD dan program nasional digital. Implementasi strategi tersebut diharapkan menjadikan SIPINTER lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan sebagai model smart governance daerah