PENYUSUNAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK LAYANAN REUSE DAN RECYCLE LIMBAH RADIOAKTIF ZAT RADIOAKTIF TERBUNGKUS TIDAK DIGUNAKAN (ZRTTD) PADA UNIT INSTALASI PENGOLAHAN LIMBAH NUKLIR BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh lemahnya pengelolaan dan pengendalian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas layanan reuse dan recycle limbah radioaktif Zat Radioaktif Terbungkus Tidak Digunakan (ZRTTD) dengan tarif kontrak kerja sama, rendah nilai survei kepuasan pelanggan pada unsur tarif layanan, dan reorganisasi lembaga di Instalasi Pengolahan Limbah Nuklir (IPLN). Tujuan penelitian ini untuk menganalisis terpenuhinya ketentuan-ketentuan yang diprasyaratkan dalam proses usulan penyusunan tarif dan jenis layanan PNBP agar dapat diatur dalam payung hukum guna pengelolaan dan pengendalian pelayanan publik dan PNBP yang lebih baik. Metodologi yang digunakan adalah metode penelitian terapan dengan pendekatan kualitatif, data penelitian diperoleh dari wawancara, observasi lapangan dan dokumentasi. Hasil penelitian dasar pertimbangan penyusunan tarif atas layanan ini adalah untuk transparansi, responsives, kesederhanaan dan tepat waktu dalam penyelenggaraannya. Hasil perhitungan tarif dengan metode Activity Based Costing (ABC) sebesar Rp26.736.320, dihitung berdasarkan real kebutuhan setiap aktivitas penyelenggaraan layanan. Hasil analisis efektivitas volume berdasarkan permohonan layanan tahun 2022 sebesar 5,6 atau sangat efektif serta analisis kinerja dari proyeksi pendapatan dengan tarif ABC sebesar 378,76% atau berkinerja baik yang berarti layanan ini aktif diminati pelanggan dan dapat memberikan kontribusi pendapatan setiap tahunnya. Dengan nilai tarif ABC yang lebih ekonomis membuat layanan ini dapat dijangkau dan sesuai kemampuan bayar pelanggan namun berdampak signifikan terhadap penerimaan PNBP IPLN, oleh karena itu layanan ini perlu di usulkan menjadi layanan PNBP dengan tarif tetap yang diatur dalam peraturan pemerintah tentang tarif dan jenis PNBP BRIN dengan penetapan tarif cost recovery serta perlu adanya kebijakan tarif Rp.0,- atau 0% untuk pengguna dari bidang pendidikan.