Implementasi Kebijakan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dalam Kawasan Hutan Pada Jalan Tol Trans Sumatera - Lingkar Pekanbaru

Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan pengadaan tanah untuk kepentingan umum di kawasan hutan, dengan studi kasus pada Proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) – Lingkar Pekanbaru. Tujuannya adalah mengidentifikasi hambatan dalam implementasi kebijakan dan merumuskan strategi perbaikan untuk meningkatkan efisiensi proyek strategis nasional. Penelitian kualitatif ini menggunakan kerangka Regulatory State Theory (Levi-Faur, 2013) untuk melihat bagaimana kebijakan bekerja berdasarkan norma dan tujuan (rule-making), serta pelaksanaan (rule-monitoring), untuk menganalisis kesenjangannya (rule-enforcement). Data dikumpulkan melalui telaah regulasi, dokumentasi, studi literatur, dan wawancara dengan pemangku kepentingan lintas lembaga. Hasil menunjukkan bahwa hambatan utama terjadi pada tahap pengadaan tanah akibat ketidakselarasan regulasi antara PP 23/2021 dan PP 19/2021 yang memungkinkan terjadinya “legitimasi lintas rezim”, yang terlihat dari terbitnya Penetapan Lokasi (Penlok) sebelum kawasan hutan dilepaskan secara definitif. Ketidakpastian hukum tanah eks-kawasan hutan memicu dilema jenis kompensasi yang kemudian diatasi melalui pendekatan kolektif-kolegial untuk menentukan pihak yang berhak. Permasalahan ini menyebabkan keterlambatan progres dan mundurnya target operasional proyek. Rekomendasi strategis mencakup penyelarasan regulasi dan peraturan teknis, pembentukan tim koordinasi berbasis ahli, dan penerbitan pedoman operasional yang dapat diterapkan untuk pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam kawasan hutan pada Proyek Strategis Nasional (PSN).