Strategi Implementasi Rekrutmen Penyandang Disabilitas Sebagai CPNS di Kementerian Sekretariat Negara RI

Penelitian ini mengevaluasi implementasi kebijakan rekrutmen inklusif bagi penyandang disabilitas dalam seleksi CPNS di Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg). Dengan pendekatan studi kasus kualitatif dan analisis kebijakan, penelitian membandingkan mandat hukum kuota minimal 2 persen sebagaimana diatur dalam UU No. 8/2016 dengan realitas pelaksanaannya. Melalui triangulasi data berupa wawancara, analisis dokumen, dan observasi, ditemukan bahwa proporsi pegawai disabilitas di Kemensetneg masih rendah. Beberapa faktor penghambat teridentifikasi, yakni: partisipasi pelamar disabilitas yang rendah karena minim sosialisasi; keterbatasan infrastruktur fisik dan teknologi bantu; prosedur seleksi yang belum sepenuhnya adaptif terhadap keragaman kebutuhan; serta ketiadaan mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pelibatan organisasi advokasi disabilitas. Hal ini membuat sistem kuota cenderung menjadi pemenuhan formalitas belaka tanpa mendorong perubahan substantif. Untuk mengoptimalkan kebijakan, direkomendasikan peningkatan sosialisasi rekrutmen yang aksesibel, integrasi prinsip aksesibilitas dalam infrastruktur dan sistem informasi, penyesuaian prosedur administrasi, transparansi formasi jabatan, peningkatan kapasitas panitia seleksi, penerapan audit berkala, serta dukungan karier berkesinambungan bagi pegawai disabilitas. Penelitian ini menegaskan bahwa inklusi sejati menuntut pendekatan multi-pemangku kepentingan dengan landasan teori inklusi sosial, dan evaluasi kebijakan Grindle. Kepatuhan hukum perlu disertai reformasi struktural dan perubahan budaya institusional untuk memastikan kesetaraan partisipasi dalam birokrasi negara.