Strategi Optimalisasi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Online Sebagai Bagian Sistem Pelaporan Pemberantasan Korupsi di KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki kewenangan koordinasi dan supervisi penanganan korupsi. Sistem SPDP Online dibangun guna pelaporan penanganan korupsi oleh kepolisian dan kejaksaan kepada KPK secara elektronik. Namun, implementasi sistem ini belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab dan merumuskan strategi optimalisasi Sistem SPDP Online di KPK. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis implementasi kebijakan model Grindle (1980), yaitu isi kebijakan dan konteks kebijakan. Data dikumpulkan melalui wawancara dan telaah dokumen yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan dari sisi isi kebijakan, ditemukan permasalahan terkait adanya kepentingan yang belum terakomodasi, belum meratanya manfaat yang dirasakan oleh seluruh pihak, cakupan perubahan yang belum sepenuhnya menyeluruh, fragmentasi dalam letak pengambilan keputusan, variasi kapasitas pelaksana program, dan keterbatasan alokasi sumber daya. Dari sisi konteks kebijakan, teridentifikasi adanya isu kekuatan-kepentingan-strategi yang berbeda antar lembaga, perubahan institusional dan rezim yang mempengaruhi adaptasi sistem, serta tingkat kepatuhan dan responsivitas yang masih rendah. Selain itu, terdapat masalah teknis seperti keandalan sistem dan masalah non-teknis terkait komitmen pengguna serta resistensi. Untuk mengatasi permasalahan ini, strategi jangka pendek meliputi peningkatan komunikasi intensif antar pimpinan lembaga untuk menyelaraskan persepsi dan komitmen, serta pengimplementasian kelengkapan data secara manual (solusi transisi sementara). Strategi jangka panjang mencakup integrasi sistem secara menyeluruh, penetapan regulasi yang mengikat untuk menjamin kepatuhan, dan pengembangan sistem yang berkelanjutan untuk meningkatkan keandalan dan fungsionalitasnya, sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pengguna. Penelitian ini dapat dilanjutkan dengan penelitian terkait keberlanjutan dan tata kelola kolaborasi sistem informasi penegakan hukum di Indonesia.