Pengukuran Kinerja pada Biro Umum Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2020

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, melalui Biro Umum yang merupakan salah satu unit eselon II di bawah Sekretariat Jenderal melakukan pengukuran kinerja yang hasilnya di laporkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Biro Umum Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi. Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengukuran kinerja Tahun 2020 pada Biro umum Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yang ditinjau dari dua aspek yaitu mekanisme pengukuran dan indikator kinerja kegiatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskripsi kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan telaah dokumen. Instrumen penelitian yang digunakan adalah panduan wawancara dan panduan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam aspek mekanisme pengukuran kinerja harus ada aturan untuk pemberian penghargaan apabila pencapaian kinerja melebihi target dan pemberian hukuman apabila pencapaian kinerja kurang dari target, pengukuran kinerja dijadikan pedoman atau dasar Biro Umum dalam pengambilan keputusan manajemen. Selanjutnya dibuat pula aturan untuk pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kinerja pegawai . Selanjutnya dalam aspek indikator kinerja kegiatan perlu adanya studi banding dengan kementerian lain yang mempunyai tugas dan fungsi yang sama, selain itu menggunakan konsultan dari pemerintah ataupun swasta bisa menjadikan tambahan saran untuk menentukan indikator terbaik yang bisa menggambarkan semua tugas dan fungsi Biro Umum.