Collabirative Governance Model Pentahelix Dalam Membangun Kelembagaan Tata Kelola Perniagaan Kopi Agroforestry di Provinsi Jawa Barat

Program Perhutanan Sosial yang merupakan "corrective action" dari kebijakan pengelolaan kawasan hutan di masa lalu, sudah saatnya memasuki era pelibatan seluruh pemangku kepentingan dalam pengembangan tiga pilar kelolanya, yaitu: kelola kelembagaan kelompok tani hutan, kelola kawasan hutan dan kelola usaha komoditasnya, sehingga tujuan program dapat tercapai, yaitu hutan lestari dan masyarakat sejahtera. Salah satu komoditas unggulan perhutanan sosial yang belum berdampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan petani hutan adalah kopi agroforestry, padahal dari segi kualitas, kopi agroforestry merupakan kelas premium yang beRKPSalitas ekspor. Identifikasi permasalahan bermuara pada belum adanya tata kelola perniagaan kopi agroforestry yang terlembaga dan berfungsi mengatur perniagaan secara berkeadilan khususnya bagi produsen/petani kopi. Proteksi Pemerintah dalam bentuk regulasi sangat dibutuhkan agar sistem agroforestry yang merupakan sistem tata kelola hutan berkelanjutan dapat berdampak positif juga terhadap peningkatan kesejahteraan petani hutan. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan petani kopi serta mengidentifikasi dan menganalisis faktor – faktor penghambat dan pendukung kolaborasi sehingga tersusun model kolaborasi yang lebih efektif. Hasil penelitian ini mengidentifikasi dua permasalahan utama, yaitu: permasalahan hulu produksi petani kopi yaitu: mulai tahap budidaya tanaman, minimnya lahan garapan, minimnya akses permodalan, pemenuhan kualitas bibit tanaman dan belum adanya pendampingan yang memadai. Sedangkan permasalahan hilir produksi, yang merupakan permasalahan tata kelola perniagaan kopi agroforestry paska panen meliputi: komoditas kopi yang bersifat volumunius and bulky, yaitu komoditas yang mudah rusak dan busuk sehingga membutuhkan tempat yang besar dan luas serta biaya penyimpanan yang cukup besar. Faktor penghambat kolaborasi berupa: tugas, fungsi dan kewenangan yang selama ini masih tersekat – sekat dan berorientasi sektoral, menyebabkan belum efektifnya sinergitas terkait program dan kegiatan yang ada antar para stakeholder menjadi isu utama. Sedangkan faktor pendukung dalam perbaikan tata kelola perniagaan kopi agroforestry yang telah ada, yaitu: dukungan kebijakan dari Pemerintah Pusat berupa SK. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 126 tahun 2021 tentang Kelompok Kerja Nasional (Pokjanas) Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial (PPPS) dan SK. Gubernur Jawa Barat Nomor: 522/Kep.140-Rek/2020 tentang Kelompok Kerja (Pokja) Percepatan Perhutanan Sosial (PPS) dapat dijadikan hal strategis dalam kolaborasi. Model kolaborasi pentahelix hasil penelitian ini dapat diimplementasikan pada level Pemerintah Daerah Kabupaten melalui SK. Bupati tentang Kelompok kerja (Pokja) Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial (PPPS). Konsensus bersama kolaborasi di tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten tersebut berupa pembentukan lembaga/badan pengelola sebagai upaya perbaikan tata kelola perniagaan kopi agroforestry. Rekomendasi lembaga/badan pengelola merupakan kelembagaan ekonomi yang secara proaktif dapat mengeksplorasi kekuatan ekonomi sosial dari civil society (petani kopi, pelaku usaha kopi agroforestry serta stakeholder terkait lainnya), yang mampu menggerakkan perekonomian di daerah dengan potensi dan kekuatan ekonomi sosial asli daerah tersebut. Bentuk kelembagaan ekonomi berbasis potensi ekonomi sosial masyarakat tersebut dapat berupa korporasi swasta (Perseroan Terbatas) maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dikelola secara professional dan profit oriented. Dalam membangun kelembagaan ekonomi perniagaan kopi agroforestry tersebut, dibutuhkan perangkat organisasi kelembagaan baru, yang mampu mengakomodir perubahan zaman seperti era digitalisasi saat ini. Keberlangsungan kelembagaan ekonomi saat ini sangat bergantung dari faktor eksternal, berupa pangsa pasar yang berkembang dan semakin luas, maka dibutuhkan inovasi faktor internal berupa: diversifikasi produk yang beragam, perubahan bisnis proses, industrialisasi hulu sampai hilir, serta pengembangan faktor – faktor produksi berupa: peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola, tercukupinya akses permodalan, infrastruktur sarana/prasarana produksi yang memadai, sangat dibutuhkan guna menaikkan rantai nilai produk komoditas kopi agroforestry, sehingga memiliki daya saing dalam perdagangan nasional maupun internasional.