Optimalisasi Penyelesaian Piutang Negara Pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Namun masih terdapat pekerjaan yang harus diselesaikan yaitu terkait piutang negara yang timbul dari sisa kewajiban biaya tahunan pembatalan paten terdaftar. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis optimalisasi penyelesaian piutang negara pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara terhadap 14 informan, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian piutang negara pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual belum optimal karena kurangnya pengendalian terhadap Standar Operasional Prosedur, data piutang yang belum lengkap dan sistem informasi yang belum memadai. Penyelesaian piutang negara pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual belum optimal baik pengurusan internal maupun melalui Panitia Urusan Piutang Negara. Penelitian ini merekomendasikan perlu dibangun single source database piutang negara yang terintegrasi antara Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, mendorong Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk percepatan penetapan status piutang sementara belum dapat ditagih sebagai syarat pengajuan penghapusan piutang dan mendorong Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk melakukan pengurusan piutang sederhana terhadap piutang Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang memenuhi kriteria untuk diselesaikan dengan pengurusan sederhana.