Strategi Collaborative Governance Dalam Implementasi Kebijakan Protokol Madrid

Layanan permohonan pendaftaran merek internasional melalui Protokol Madrid telah diimplementasikan di Indonesia sejak Indonesia mengaksesi Perjanjian Madrid pada tahun 2018. Hingga 2023, capaian permohonan Protokol Madrid menunjukkan tren meningkat, namun masih didominasi oleh merek asing. Apabila dibandingkan dengan jumlah permohonan negara asal (office of origin) di negaranegara tetangga sepeti Malaysia dan Thailand, kinerja implementasi Protokol Madrid di Indonesia belum cukup memuaskan. Untuk itu, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi faktor penyebab implementasi Protokol Madrid untuk merek dalam negeri belum optimal menggunakan kerangka kerja konseptual proses implementasi kebijakan dari Donald van Meter dan Carl van Horn. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan data primer berupa wawancara dengan informan kunci yang dipilih menggunakan purposive sampling dan dilakukan secara semiterstruktur. Selain wawancara, dilakukan pula observasi terhadap implementasi Protokol Madrid di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dan pengumpulan data sekunder lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi berjalan kurang optimal dikarenakan oleh penentuan ukuran/standar dan tujuan kebijakan yang kurang terperinci, kompetensi sumber daya manusia yang kurang merata, pelaksana yang kurang puas dengan fasilitasi pengembangan kompetensi, belum adanya evaluasi kegiatan, kurangnya transparansi layanan, kurangnya koordinasi dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan lainnya, serta belum optimalnya peraturan perundang-undangan yang berorientasi terhadap ekosistem kekayaan intelektual. Pelaksanaan layanan Protokol Madrid membutuhkan dukungan dari berbagai aspek dan aktor kebijakan, oleh karena itu peneliti menyusun sebuah strategi untuk mengatasi masalah dengan menggunakan model collaborative governance dari Chris Ansell dan Alison Gash. Dengan melakukan proses kolaborasi, diharapkan DJKI dapat menjadi network manager dari proses tersebut dan menjapai tujuan dari implementasi Protokol Madrid.