Analisis Beban Kerja pada Badan Penghubung Daerah Provinsi Sumatera Utara

Pelaksanaan analisis beban kerja dilakukan agar dapat memenuhi tuntutan kebutuhan untuk menciptakan ruang lingkup pekerjaan yang efektif dan efisien serta sumber daya aparatur yang professional dalam melaksanakan tugas-tugas di lingkungan pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa beban kerja berdasarkan job description yang diterima pegawai pada Badan Penghubung Daerah Provinsi Sumatera Utara agar dapat memberikan gambaran kepada organisasi dalam hal pengelolaan sumber daya yang dimiliki. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observa, kuisioner, wawancara dan telaah dokumen pendukung. Dengan menggunakan metode Full Time Equivalent dan perhitungan kebutuhan pegawai berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 1 Tahun 2020, penelitian ini menunjukkan hasil sebagai berikut. 1. Jabatan Administrator memiliki beban kerja overload, dan untuk mengurangi beban kerja yang overload dapat dilakukan pendelegasian beberapa tugas kepada jabatan di bawahnya. 2. Untuk jabatan Pengawas atau Eselon IV, Kasubbag Tata Usaha memiliki beban kerja overload, Kasubbid HALK dan Kasubbid FPIP memiliki beban kerja normal, serta Kasubbig PPM memiliki beban kerja underload. Kasubbag Tata Usaha yang memiliki beban kerja overload dapat mendelegasikan sebagian tugasnya kepada jabatan Pelaksana atau staf di bawahnya. 3. Untuk jabatan Pelaksana, dari perhitungan FTE, diketahui bahwa pada Subbag Tata Usaha hanya Pengelola Wisma yang memiliki beban kerja underload atau beban kerja kurang. Pada Sub Bidang HALK, hanya Petugas Protokol yang memiliki beban kerja overload dan yang pelaksana lainnya memiliki beban kerja normal. Pada Subbid PPM, jabatan Pengelola Data Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan memiliki beban kerja overload sedangkan jabatan lain memiliki beban kerja tugas normal. Pada Subbid FPIP hanya Pemandu Wisata yang memiliki beban kerja lebih sedangkan jabatan lainnya memiliki beban kerja normal. 4. Dari perhitungan kebutuhan pegawai, Subbid HALK membutuhkan tambahan Petugas Protokol, Subbid PPM membutuhkan tambahan Pengelola Data Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan, serta Subbid FPIP membutuhkan tambahan Pemandu Wisata. Namun penambahan pegawai untuk Petugas Protokol dan Pemandu Wisata tidak harus dilakukan mengingat aktivitas Petugas Protokol dan Pemandu Wisata hanya mengalami penumpukan pada waktu-waktu tertentu.