IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERUBAHAN PERUNTUKAN DAN FUNGSI KAWASAN HUTAN (Studi Kasus Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Timur)

Kebijakan pengelolaan lahan merupakan salah satu kebijakan strategis yang ditangani oleh beberapa instansi yang mempunyai wewenang diantaranya dalam sektor agraria, perkebunan, maupun kehutanan. Dalam rangka pemenuhan tuntutan dinamika pembangunan nasional serta aspirasi masyarakat, maka diterbitkan kebijakan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan dengan tetap berlandaskan pada optimalisasi distribusi fungsi dan manfaat kawasan hutan secara lestari dan berkelanjutan. Namun, dalam implementasinya, masih ditemukan permasalahan yang berdampak pada ketidakpastian status hukum kawasan hutan dan ketidakpastian pelayanan publik bagi masyarakat, hingga konflik tenurial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian studi kasus di Kalimantan Timur dan bertujuan untuk melihat implementasi kebijakan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan dari aspek sumbersumber kebijakan, komunikasi antar organisasi, sikap pelaksana kebijakan, hingga lingkungan sosial, ekonomi, dan politik serta untuk menentukan alternatif penyelesaian atas permasalahan yang terjadi. Teori yang digunakan adalah model implementasi kebijakan Van Mater dan Van Horn dan dipadukan dengan regulasi yang berlaku. Hasil penelitian menunjukan adanya keterkaitan antara kebijakan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan dengan kebijakan tata ruang, UndangUndang Pemerintaha Daerah, hingga adanya beberapa perubahan ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Selain itu, sumber daya manusia dan sumber daya finansial juga berperan penting dalam pelaksanaan kebijakan ini terutama dalam proses pengukuhan kawasan hutan. Berkaitan dengan sikap pelaksana kebijakan, diketahui adanya beberapa pihak yang tidak menjalankan tanggungjawab sepenuhnya serta masih adanya ego sektoral masingmasing pelaksana. Komunikasi antar organisasi juga menjadi sangat penting dalam penyampaian informasi yang utuh dan persamaan pemahaman atas hasil perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan karena banyaknya pihak yang terlibat dan terdampak. Selanjutnya, lingkungan sosial, ekonomi, dan politik juga sangat berkaitan dengan pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berwenang. Sebagai salah satu alternatif penyelesaian permasalahan, penelitian ini menghasilkan usulan model percepatan penyelesaian ketidaksesuaian izin, konsesi, hak atas tanah, dan/atau pengelolaan serta penguasaan bidang tanah dalam kawasan hutan negara di dalam kawasan hutan dan/atau dengan tata ruang secara terintegrasi.