IMPLEMENTASI KEBIJAKAN IZIN USAHA MIKRO KECIL DI KOTA JAMBI

Ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik bahwa seluruh perizinan berusaha dari skala kecil sampai skala besar termasuk IUMK dilakukan oleh Lembaga Online Single Submission (OSS). Melalui OSS, proses perizinan akan terintegrasi dari daerah sampai ke pusat. Dengan melihat amanah dalam Peraturan Pemerintah dimaksud maka saat ini Camat tidak dapat mengeluarkan IUMK. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis implementasi kebijakan izin usaha mikro kecil di Kota Jambi pasca ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Analisis implementasi kebijakan dengan memperhatikan empat faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan, yang dikemukakan oleh George C. Edward, yaitu communication, resources, disposition dan bureucratic structure. Hasil analisis menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan izin usaha mikro kecil di Kota Jambi, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, karena masih dilaksanakan di kecamatan, hal ini disebabkan belum terintegrasinya OSS dengan sistem pelayanan yang ada di daerah. Peneliti merekomendasikan agar Pemerintah melakukan evaluasi kebijakan IUMK yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS melalui platform online, agar terintegrasi dengan sistem pelayanan yang ada di daerah sehingga Pemerintah Daerah mengetahui jumlah izin usaha mikro kecil yang telah diterbitkan (by name by address) serta membantu Pemerintah Daerah untuk melakukan pengawasan terhadap izin yang telah dikeluarkan melalui OSS, menyempurnakan sistem OSS dengan menambahkan fitur lokasi tempat usaha yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum, memberikan kepastian legalitas terkait IUMK yang dikeluarkan oleh kecamatan pasca terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk sinkronisasi kebijakan, melaksanakan penilaian Camat terbaik tingkat nasional sebagai apresiasi pelaksanaan pelayanan publik di kecamatan.