IMPLEMENTASI KEBIJAKAN AFFIRMATIVE ACTION DALAM PENINGKATAN KETERWAKILAN PEREMPUAN (STUDI KUALITATIF PADA ANGGOTA DPR RI)

Suci Rohdiyati, NPM. 1964001025 (2021) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN AFFIRMATIVE ACTION DALAM PENINGKATAN KETERWAKILAN PEREMPUAN (STUDI KUALITATIF PADA ANGGOTA DPR RI). Masters thesis, Politeknik STIA LAN Jakarta.

[thumbnail of 031 T MSDA Suci Rohdiyati-BAB I.pdf] Text
031 T MSDA Suci Rohdiyati-BAB I.pdf - Published Version

Download (1MB)
[thumbnail of 031 T MSDA Suci Rohdiyati-BAB V.pdf] Text
031 T MSDA Suci Rohdiyati-BAB V.pdf - Published Version

Download (746kB)
[thumbnail of 031 T MSDA Suci Rohdiyati-BAB II-BAB IV.pdf] Text
031 T MSDA Suci Rohdiyati-BAB II-BAB IV.pdf - Published Version
Restricted to Repository staff only

Download (944kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan afirmatif action dalam peningkatan keterwakilan perempuan di DPR RI. Metode yang digunakan adalah kualitatif secara prosedural sehingga menghasilkan data orisinil dari tempat penelitian. Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui wawancara zoom meeting, tatap muka serta surat elektronik untuk melengkapinya dilakukan studi dokumentasi. Informan penelitian ini Anggota DPR RI, Direktur Eksekutif Puskapol Universitas Indonesia, Direktur Eksekutif dan Peneliti Perkumpulan untuk Pemilihan Umum dan Demokrasi, Divisi Penindakan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, Wakil Kepala Biro Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat Komisi Pemilihan Umum. Key informannya adalah Asisten Deputi Kesetaraan Gender Bidang Politik, Hukum dan Hankam Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan angka keterwakilan perempuan setiap tahunnya pada pemilihan umum dipengaruhi oleh: 1) Aspek tractability, dimensi politik yaitu struktur kepengurusan partai politik yang didominasi oleh laki-laki dan dimensi sosial yaitu budaya patriarkis yang masih menempatkan perempuan dalam aspek domestik rumah tangga serta pandangan agama yang memberikan batasan-batasan kepada perempuan terhadap kebijakan politik. 2) Aspek statutory, pengalokasian dana, rekruitmen calon anggota legisatif melalui sistem merit, keterpaduan hirarkis antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri dalam pelaksanaan pendidikan politik, pelatihan politik, dan pembekalan self upgrading pasca pemilihan umum, kerjasama dengan organisasi lokal Kaukus Perempuan Parlemen Indonesia, Kaukus Perempuan Parlemen Indonesia. 3) Aspek Non-statutory, peningkatan kapasitas caleg perempuan yang dituangkan dalam Peraturan Menteri PPPA Nomor 10 Tahun 2015 tentang Grand Design, Peningkatan Keterwakilan Perempuan di DPR, DPD dan DPRD pada Pemilu Tahun 2019, serta di dukung oleh media dalam penyediaan informasi melalui website,

Item Type: Thesis (Masters)
Additional Information: Pembimbing: Yogi Suwarno, Ma.Ph.D ; Dr. Asropi M,Si
Uncontrolled Keywords: Kebijakan Affirmatif, Implementasi Kebijakan Affirmatif Action, Keterwakilan Perempuan, Tractability, Statutory, Non-Statutory
Subjects: Manajemen Sumber Daya Aparatur
Divisions: Jurusan Administrasi Publik > Administrasi Pembangunan Negara (S2) > Manajemen Sumber Daya Aparatur (S2)
Depositing User: Admin Perpustakaan
Date Deposited: 12 Feb 2026 13:12
Last Modified: 12 Feb 2026 13:12
URI: http://repository.stialan.ac.id/id/eprint/781

Actions (login required)

View Item
View Item