Kebijakan Pengamanan Pengiriman dan Penerimaan Bahan infeksius COVID-19 di Puslitbang Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan Balitbangkes Kementerian Kesehatan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan, mengidentifikasi hambatan serta menyusun strategi implementasi pengamanan pengiriman dan penerimaan bahan infeksius COVID-19. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data triangulasi melalui wawancara, observasi dan telaah dokumen. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa pengiriman dan penerimaan bahan infeksius COVID-19 belum efektif karena tidak memenuhi standar WHO/IATA terkait triple packaging. Hal tersebut dikarenakan adanya beberapa hambatan diantaranya: 1) Lingkup peraturan yang berlaku yakni SE Ditjen Perhubungan Udara Nomor 22 Tahun 2020 hanya mengatur pengiriman melalui jalur udara sedangkan peraturan melalui jalur darat dan laut masih belum ada dan Sulitnya ketersediaan wadah packaging yang tersertifikasi di Indonesia;.2) Belum tersedianya SDM yang tersertifkasi dalam hal penanganan bahan infeksius COVID-19 dilaboratorium Jejaring; 3) Kementerian Perhubungan sebagai perumus kebijakan pengiriman bahan infeksius melalui udara belum melakukan sosialisasi terkait peraturan dalam pengamanan pengiriman bahan infeksius COVID-19 secara menyeluruh; 4) Masyarakat masih terdapat stigma negatif tentang pengiriman bahan infeksius COVID-19. Rekomendasi dan strategi yang dapat diberikan yakni: 1) Kementerian Kesehatan dan Kementerian Perhubungan merumuskan peraturan baru dalam hal ini dapat berupa peraturan bersama terkait pengamanan pengiriman dan penerimaan bahan infeksius di Indonesia yang dilakukan melalui jalur darat, laut dan udara; 2) Mengganti wadah triple packaging yang semula menggunakan standart WHO/IATA ke produk lokal dengan standart Nasional Indonesia (SNI); 3) Kementerian Kesehatan mendorong peningkatan jumlah laboratorium pemeriksaan Penyakit Infeksi khususnya COVID-19 dan Penyakit Infeksi lainnya di setiap wilayah Indonesia; 4) Kementerian Kesehatan melakukan Pengembangan berbagai metode deteksi pemeriksaan COVID-19 dan Penyakit Infeksi lainnya; 5) Kementerian perhubungan memperluas target sasaran sosialisasi peraturan pengamanan pengiriman dan penerimaan bahan berbahaya dari 6) Kementerian Kesehatan melalui Badan Penelitian dan Pengembangan membuat Standart Operasional Prosedur tentang Penerimaan bahan infeksius khususnya COVID-19 dan di sosialisasikan secara menyeluruh ke Laboratorium Jejaring COVID-19 di Indonesia; 7) Kementerian Perhubungan dan Kementerian Kesehatan melakukan evaluasi dan monitoring terhadap kebijakan yang sudah dilaksanakan.