Implementasi Kebijakan Layanan Fasilitas Penanaman Modal Dalam Sistem Perizinan Berusaha OSS 1.1 di BKPM

Investasi merupakan roda penggerak perekonomian Indonesia dimana 79% pendapatan negara saat ini berasal dari penerimaan pajak, dan pajak bisa didapatkan dari peningkatan investasi. Untuk mendorong investasi perlu didukung layanan non perizinan yaitu segala bentuk kemudahan layanan fiskal. Kementerian Investasi/BKPM sebagai pemberi layanan fasilitas mempunyai tugas untuk mendukung tumbuhnya investasi dengan memberikan insentif fiskal. Dinamisme regulasi sistem perizinan di Indonesia sangatlah cepat mulai dari sistem perizinan SPIPISE, NSWI, OSS 1.0 dan OSS 1.1 sehingga menyebabkan layanan fasilitas perlu penyesuaian dengan cepat. Berdasarkan data hasil survey IKM tahun 2020 terjadi penurunan efektifitas dan efisiensi kegiatan pelayanan fasilitas. Senada dengan hal tersebut capaian SOP fasilitas pembebasan bea masuk impor mengalami penurunan signifikan pada tahun 2020 yaitu 70% dari target 90%, dimana data 3 tahun sebelumnya diatas target. Salah satu isunya adalah ketika implementasi sistem perizinan OSS versi 1.1 di tahun 2020. Peneliti menggunakan teori Edward dengan 4 aspek antara lain komunikasi, disposisi, sumber daya dan birokrasi ditinjau dari 3 perspektif indikator kinerja unit yaitu customer, proses internal dan pembelajaran. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknis pengumpulan data melalui wawancara dan data sekunder kemudian dianalisis menggunakan analisis interaktif yaitu melalui reduksi data, pemilahan dan difokuskan pada tujuan penelitian. Hasil yang didapatkan bahwa ditemukan layanan fasilitas penanaman modal ketika implementasi sistem perizinan OSS versi 1.1 terbukti belum berjalan efektif, hal itu dikarenakan beberapa faktor antara lain: (1) kurangnya komunikasi dan koordinasi serta inkonsistensi kebijakan. (2) Informasi layanan yang tidak jelas, tidak adanya panduan teknis serta kurangnya sosialisasi. (3) Minimnya dukungan sumber daya seperti anggaran, sumber daya manusia dan sarana prasarana. (4) Belum ada evaluasi terstruktur secara periodik. Rekomendasi yang diberikan adalah agar layanan fasilitas berjalan efektif maka perlu (1) Koordinasi kebijakan (2) Monitoring dan evaluasi secara periodik (3) Sosialisasi dan penyampaian informasi layanan dengan panduan teknis (4) Konsistensi kebijakan dengan dituangkan ke dalam edaran atau informasi lainnya (5) Membuat dashboard layanan fasilitas untuk memudahkan pemantauan dan penarikan data informasi realisasi (6) Membuat sistem layanan fasilitas yang full integrated serta ketika membangun sistem layanan perlu diterapkan asas kejelasan, kemudahan, percepatan, tranparansi, keabsahan legalitas dan terukur.