Pengelolaan Uang Persediaan pada Direktorat Tata Kelola Destinasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Pengelolaan Uang Persediaan adalah aktivitas mengelola uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satuan kerja atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung. Pada praktiknya, ditemukan berbagai permasalahan dalam mengelola Uang Persediaan pada Direktorat Tata Kelola Destinasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mulai dari tahap perencanaan pengajuan yaitu ketidaksesuaian besaran Uang Persediaan yang diterima dengan alokasi pagu anggaran, sampai proses pembayaran yang masih dilakukan secara manual. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan Uang Persediaan pada Direktorat Tata Kelola Destinasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ditinjau dari aspek perencanaan, pertanggungjawaban, pembayaran dan pengajuan Tambahan Uang Persediaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui telaah dokumen dan wawancara dengan key informant. Untuk instrumen penelitiannya berupa pedoman telaah dokumen dan pedoman wawancara. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa secara umum pelaksanaan pengelolaan Uang Persediaan di Direktorat Tata Kelola Destinasi telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan sehingga masih layak untuk diteruskan, dengan beberapa catatan agar dapat berjalan dengan optimal. Untuk pengelolaan Uang Persediaan lebih efektif dan efisien, Penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut. Aspek Perencanaan: Kuasa Pengguna Anggaran agar mempertimbangkan masukan PPK atau Direktur pada setiap satuan kerja dalam menentukan jumlah besaran Uang Persediaan. Aspek Pertanggungjawaban: Biro Perencanaan dan Keuangan agar melakukan sosialisasi lebih gencar terkait aplikasi Sistem Keuangan Terintegrasi (SAKTI). Aspek Pembayaran: Bendahara Pengeluaran Pembantu agar membuat Surat Perintah Bayar secara terkomputerisasi. Aspek Tambahan Uang Persediaan: Perlu kesesuaian antara RAB pengajuan dengan RAB realisasi pembayaran.