Penerapan Sistem Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dari Manual ke Elektronik Terhadap Tingkat Kepatuhan Lapor LHKPN (Laporan harta Kekayaan Penyelenggara Negara) pada Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2019

Permasalahan yang dikaji pada skripsi ini adalah Penerapan Sistem Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari proses pendaftaran manual hingga mengalami perubahan ke eletronik di lingkungan Instansi pemerintahan daerah provinsi Banten. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh informasi dan mendalami terkait upaya yang dilakukan oleh KPK khususnya Direktorat PP LKHPN untuk meningkatkan kepatuhan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara. Perubahan sistem manual ke elektornik ini diharapkan dapat memberikan efektifitas pada pelaporan harta kekayaan tersebut dalamrangka pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode analisis data Deskriptif Kualitatif. Yakni menjelaskan tentang LHKPN secara umum bagaimana penerapan sistem manual ke sistem eletronik, kemudian penerapan atau mempertimbangkan kembali perubahan tersebut dapat meningkatkan kepatuhan atau tidak. Proses pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, internet research, observasi, maupun wawancara. Hasil penelitian menunjukan bahwa dilihat dari aspek efektifitas pengelolaan dan kepatuhan pelaporan, melaporkan LHKPN secara online sangat efektif meningkatkan kepatuhan di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten. Saran yang dapat diberikan adalah: 1. Mendorong komitmen Pimpinan Instansi Daerah untuk mengeluarkan peraturan tentang pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara serta pencantuman sanksi contohnya seperti penundaan TPP bagi Wajib Lapor yang tidak melakukan pelaporan LHKPN sangat membantu peningkatan Kepatuhan pelaporan LHKPN. 2. Koordinasi secara berkala dengan Koordinator LHKPN di level top manajemen dan anggota UPL dalam rangka monitoring kepatuhan pelaporan LHKPN.