Efektivitas Pengelolaan Anggaran Di Kecamatan Ciracas Jakarta Timur

Kecamatan Ciracas merupakan salah satu unit dibawah Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur yang menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja yang diduga masih belum dapat diterapkan dengan baik karena berbagai faktor yaitu terjadinya fluktuasi atau ketidakstabilan target anggaran dan realisasi di tiap tahunnya, tidak tercapainya target anggaran yang telah direncanakan selama tiga tahun terakhir, realisasi selalu lebih rendah dari target anggaran yang telah direncanakan. Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan efektivitas pengelolaan anggaran di Kecamatan Ciracas Jakarta Timur, yang ditinjau dari empat aspek yaitu penentuan visi dan misi, penentuan indikator kinerja, evaluasi dan pengambilan keputusan terhadap pemilihan dan prioritas program, serta analisis standar biaya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskripsi kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan telaah dokumen. Instrumen penelitian yang digunakan adapah panduan wawancara dan panduan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam aspek penentuan visi dan misi agar rumusan visi dan misi satuan organisasi dikomunikasikan dengan Camat dan Lurah di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur serta seluruh stakeholders guna memperoleh penyempurnaan, kemudian dari aspek penentuan indikator kinerja agar perlu dilakukan penyempurnaan terhadap renstra, renja maupun indikator sasaran SKPD sehingga dalam penyusunan RKA maupun dalam pelaksanaanya jelas output maupun outcome yang dihasilkan, dari aspek evaluasi dan pengambilan keputusan terhadap pemilihan dan prioritas program agar perlunya kajian kedepan terhadap program/kegiatan yang diusulkan SKPD mulai dari renstra sampai dengan rencana kerja anggaran setiap tahunnya. Karena yang terjadi adalah ketercapaian kinerja terhadap program yang ada, sedangkan program yang diusulkan dalam tiga tahun terakhir cenderung berulang sehingga program/kegiatan bahkan alokasi anggaran yang diarahkan ke pencapaian visi dan misi belum maksimal, kemudian dari aspek analisis standar biaya agar analisis Standar Belanja disusun secara sistematis atau memadai dan mengakomodir secara keseluruhan item belanja yang dibutuhkan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD serta harus sepenuhnya memperhitungkan tingkat kemahalan yang ada di Provinsi DKI Jakarta.