Evaluasi Pertanggungjawaban Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran pada Kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Jakarta

Bendahara adalah seorang yang memiliki peranan penting dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban di bidang keuangan. Pertanggungjawaban bendahara pengeluaran dan uang persediaan harus dipertanggungjawabkan kepada atasannya dalam mengelola APBN. Maka daripada itu, diperlukan pertanggungjawaban yang dilakukan secara sistematis berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan agar dapat menghasilkan informasi yang terpercaya di bidang keuangan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagimana evaluasi pertanggungjawaban uang persediaan di bendahara pengeluaran pada kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data dengan penelaahan dokumen dan wawancara kepada key informant. Prosedur pengolahan dan analisis data pada penelitian ini dimulai dari pengumpulan data, klasifikasi data, analisis data, dan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian ini, diketahui bahwa pertanggungjawaban terhadap uang persediaan belum maksimal. Hal ini disebabkan karena dalam proses reimburse yang seharusnya sudah selesai laporan pertanggungjawaban tertunda karena kurangnya bukti atau dokumen pertanggungjawaban dari pelaksana kegiatan sehingga laporan menjadi tertunda. Namun pelaksanaan rencana anggaran kerja dapat dikatakan terlaksana dengan baik. Saran penulis adalah dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban uang persediaan agar tepat waktu, dan cepat dalam menyelesaikan proses uang muka dan proses uang reimburse.