Pengadaan Barang dan Jasa pada Direktorat Jenderal Pajak : Studi Kasus pada Pengadaan Langsung Tahun 2019

Latar belakang penelitian ini adalah ketika pada tahun 2019 kasus korupsi pengadaan barang/jasa pemerintah menduduki posisi kedua dalam kasus yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tindak pidana korupsi sangat bergantung pada individu para pelakunya, sehingga implementasi prinsip-prinsip dan etika pengadaan sangatlah penting dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penyedia dengan metode pengadaan langsung di Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2019. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data secara langsung di Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat sebagai lokasi penelitian dengan menggunakan metode wawancara dan studi dokumentasi. Dari berbagai informasi melalui hasil wawancara dan hasil studi dokumentasi, dapat dikemukakan bahwa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan metode pengadaan langsung di Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat terdapat hal-hal yang perlu ditindaklanjuti agar pengadaan barang/jasa kedepannya sesuai dengan aturan yang ada. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pengadaan barang/jasa dengan metode pengadaan langsung di Kanwil DJP Jakarta Pusat sudah dilaksanakan dengan mengimplementasikan prinsip dan etika pengadaan namun masih terdapat alur yang salah dan tahapan yang kurang, sehingga pengadaan barang/jasa dengan metode pengadaan langsung di Kanwil DJP Jakarta Pusat pada tahun 2019 belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Untuk memperbaiki ketidaksesuaian tersebut peneliti memberikan saran antara lain, melakukan sosialisasi/In House Training/pemberitahuan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa, pelaksanaan diklat penyegaran pengadaan barang/jasa secara berkala, membuat wadah atau tempat khusus bagi PPK untuk menyimpan dokumen pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa, serta melakukan kegiatan pendekatan emosional yang menekankan pada penguatan integritas dalam melakukan pekerjaan.