Implementasi kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data adalah dengan observasi, wawancara dan telaah dokumen. Penulis menggunakan teori George C. Edward dimana implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 4 (empat) faktor antara lain : Faktor Komunikasi, Faktor Sumber Daya, Faktor Disposisi, dan Faktor Struktur Birokrasi. Hasil Penelitian yang diperoleh: Pertama, faktor komunikasi terjalin baik, karena komunikasi antar unit/satker dilakukan secara formal maupun informal sudah bekerjasama dengan baik, hingga berhasil pemberian informasi publik mendapatkan predikat Badan Publik yang Informatif. Kedua, Sumber daya kualitas SDM pelaksana dianggap sudah cukup hanya perlu ditambahkan dibagian pemenuhan informasi publik. Sarana dan prasarana juga tersedia dan bagian arsipnya tertata dengan baik melalui pelaporan satker/unit. Namun dari segi kewenangan tidak semua informasi dipahami oleh PPID, sehingga masih perlu pemberian informasi langsung ke unit terkait. Ketiga, dukungan unsur pimpinan tidak didukung dengan dukungan tataran dibawahnya, sehingga tidak terjadi kesepahaman dalam implementasi kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Keempat, struktur birokrasi sudah tersedia pembagian tugasnya pun sudah jelas. Struktur birokrasi disini merupakan wujud konsistensi intansi/organisasi dalam menjalankan kebijakan dengan tertib, diadakan juga koordinasi rapat pejabat pengelolaan dan pelayanan informasi yang melibatkan PPID Pusat dan PPID Daerah Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut: Perlunya sosialisasi secara menyeluruh dan implementor harus konsisten dalam komunikasikan informasi, Peningkatan kualitas SDM terutama bagi pelaksana kebijakan yang memerlukan kompetensi khusus dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik, Perlu ditingkatkan lagi kesadaran akan pentingnya pengelolaan dan pelayanan informasi publik untuk mempertahankan predikat Lembaga Negara yang informatif, dan perlunya konsistensi dalam menjalankan standar operasional prosedur pelayanan dan pengelolaan informasi.