Evaluasi Kebijakan Pelaksanaan E-Office Pada Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

Aplikasi E-Office adalah suatu produk dari e-government yang bertujuan sebagai penerapan reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Aplikasi E-Office bisa disebut juga sebagai tata naskah dinas elektronik di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kebijakan pelaksanaan e-office di Sekretariat Utama/Sekretariat Kementerian Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Penelitian ini ditinjau dari 5 aspek yakni: Aspek Sumber Daya Aparatur (SDA), Aspek Kelembagaan, Aspek Sarana, Prasarana, dan Teknologi, Aspek Finansial dan Aspek Regulasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui telaah dokumen, observasi, dan wawancara dengan key informant. Untuk instrumen penelitiannya berupa pedoman telaah dokumen, pedoman observasi, dan pedoman wawancara. Berdasarkan hasil evaluasi kebijakan dapat disimpulkan bahwa kebijakan pelaksanaan e-office di lingkungan Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama masih layak untuk diteruskan, dengan beberapa catatan agar dapat berjalan dengan optimal. Untuk lebih memperkuat eksistensi kebijakan tersebut, maka penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut: Aspek SDA: pimpinan agar menambahkan kegiatan sosialisasi bagi pengguna. Aspek Kelembagaan: pimpinan agar mengoptimalkan keterlibatan unit lain seperti Pusat Data dan Sistem Informasi dalam rangka pengembangan Aplikasi E-office. Aspek Sarana, Prasarana, dan Teknologi: pimpinan agar mengembangkan Aplikasi E-Office ini berdasarkan hasil evaluasi kebijakan yang sudah dilakukan, agar hasil dari pengembangan aplikasi tersebut maksimal dan tepat sasaran. Aspek Finansial: pimpinan agar melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan anggaran dalam pelaksanaan e-office. Aspek Regulasi: pimpinan agar dapat menerbitkan regulasi pendukung seperti Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) Penggunaan Aplikasi E-office. Regulasi tersebut dibutuhkan, agar pelaksanaan eoffice dapat sesuai dengan aturan yang ada dan tepat sasaran.