Implementasi Peningkatan Kesadaran Hukum Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara (Studi Kasus di Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Program Peningkatan Kesadaran Hukum Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara yang ditinjau dari 3 aspek, yaitu aspek persiapan, aspek implementasi, dan aspek evaluasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara secara umum sudah dilaksanakan dengan baik, meskipun ada aspek yang belum berjalan dengan maksimal. Untuk itu penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut: 1. Aspek persiapan: Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara perlu menyiapkan kegiatan sosialisasi dengan cakupan warga yang lebih luas dan frekuensi yang lebih banyak, dengan waktu penyuluhan yang disesuaikan dengan ketersediaan waktu anggota masyarakat, misalnya malam hari. 2. Aspek implementasi: Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara dalam mengemas penyuluhan hukum sebagai cara pembentukan brand awareness pemerintah, perlu melaksanakan penyuluhan hukum secara besar-besaran, agar dapat menjangkau masyarakat lebih luas lagi, mudah diakses kapan saja dan dimana saja. 3. Aspek evaluasi: pimpinan di Bagian Hukum selaku pelaksana Program Peningkatan Kesadaran Hukum Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara hendaknya mengevaluasi secara menyeluruh, tidak hanya mengevaluasi saat implementasi, tapi juga melakukan evaluasi tahap perencanaan.