Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Prinsip Good Governance Di Kantor Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik, yang menjadi acuan bagi penyelenggara pemerintah untuk memberikan layanan secara optimal dan maksimal. Berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Rawalumbu Tahun 2018, terdapat beberapa permasalahan terkait kurangnya strategi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kantor Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui permasalahan kualitas pelayanan publik dan menyusun strategi peningkatan kualitas pelayanan publik melalui prinsip good governance di Kantor Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi, yaitu prinsip akuntabilitas serta prinsip efektivitas dan efisien. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif menurut Miles dan Huberman (Sugiono, 2013), dimaksud untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai strategi peningkatan kualitas pelayanan publik melalui prinsip good governance di Kantor Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi. Teknik pengumpulan data dengan telaah dokumen, dan wawancara terhadap 5 orang informan berdasarkan bidang yang diteliti yaitu pimpinan Kecamatan Rawalumbu, Kepala Bidang Pemerintahan, petugas pelayanan dan PAMOR. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik di Kantor Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi dalam aspek akuntabilitas sudah cukup baik. Hal ini didasarkan pada program-progam dan Kebijakan layanan yang ada seperti memprioritaskan kebutuhan masyarakat, pengawasan yang tetap, pemberdayaan masyarakat melalui apel pagi. Namun, masih diperlukan peningkatan terhadap regulasi dalam pemberdayaan dan pengawasan terhadap kinerja pegawai, dan peningkatan terhadap penyediaan sarana dan prasarana layanan. Sedangkan pelayanan publik di Kantor Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi dalam aspek efektivitas dan efisiensi juga sudah cukup baik. Namun masih diperlukan peningkatan dalam pengawasan dan pemberian penilaian terhadap kinerja pegawai, pelatihan sebagai tenaga operator komputer yang berhubungan dengan pelayanan, dan peningkatan dalam koordinasi antar unit dan instansi.