IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sejak diterbitkannya PP Nomor 71 Tahun 2010 maka penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan mempunyai landasan hukum yang mengatur mengenai kewajiban implementasi laporan keuangan berbasis akrual. Akuntansi berbasis akrual mempunyai perbedaan mendasar dengan sistem akuntansi sebelumnya yaitu adanya laporan operasional. Laporan operasional digunakan untuk mengevaluasi pendapatan-LO dan beban yang diperoleh dan digunakan oleh unit/instansi. Implementasi standar akuntansi berbasis akrual masih menemui tantangan hal ini tertuang dalam dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPP tahun 2015 bahwa pemerintah harus dapat menyajikan seluruh pendapatan, beban, aset dan kewajiban secara lengkap dengan menetapkan kebijakan akuntansi atas transaksi/ kejadian atau peristiwa ekonomi yang spesifik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi standar akuntansi berbasis akrual yaitu melalui pengakuan, pengukuran dan pengungkapan Pendapatan-LO dan beban Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (Ditjen PAUD dan Dikmas) pada tahun 2017. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pengambilan data melalui telaah dokumen keuangan berupa laporan keuangan Ditjen PAUD dan Dikmas tahun 2017 dan wawancara dengan key informan. Hasil penelitian berupa analisis yaitu implementasi standar keuangan berbasis akrual dan Dikmas melalui pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan Pendapatan-LO dan Beban yang tersaji pada Laporan Keuangan Ditjen PAUD dan Dikmas tahun 2017 sesuai dengan PP 71 Tahun 2010 dan peraturan keuangan terkait lainnya. Terdapat kebijakan khusus untuk pengakuan akun beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat yaitu diakui sebagai beban apabila per tanggal pelaporan satker telah menerima Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dari pihak yang menerima. Kebijakan tersebut diatur dalam PP71 Tahun 2010 yang memperbolehkan adanya penundaan pengakuan suatu pos.