IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA DI KOMISI YUDISIAL

Reformasi birokrasi yang bertujuan mewujudkan tata pemerintahan yang baik, salah satu upayanya dengan melakukan proses penyusunan anggaran berbasis kinerja. Jika dilihat dari capaian indikator kinerja dan hasil evaluasi kinerja yang merupakan instrumen dari penganggaran berbasis kinerja Komisi Yudisial masih belum optimal hal ini terlihat dari beberapa indikator kinerja yang belum mencapai target yang telah ditetapkan dan nilai RB yang masih rendah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat penerapan instrumen penganggaran berbasis kinerja dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakannya di Komisi Yudisial. Menggunakan metode kualitatif bersifat deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan telaah dokumen, serta analisis data yang digunakan reduksi data, display data, verifikasi dan pengambilan kesimpulan. Instrumen penganggaran berbasis kinerja di Komisi Yudisial yaitu indikator kinerja adanya kendala penetapan target dan penyusunan indikator kinerja yang terbatas seharusnya dapat melibatkan seluruh pegawai sedangkan evaluasi kinerja hanya berupa laporan periodik dan rutinitas mulai melakukan evaluasi bersama dengan unit terkait agar ada feedback dan solusi. Selain dilihat dari instrumen yang digunakan dinamika internal turut mempengaruhi implementasi kebijakan penganggaran berbasis kinerja, dijelaskan dengan mengadopsi teori dari George C Edwards III yaitu faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Pada implementasi kebijakan penganggaran berbasis kinerja di Komisi Yudisial komunikasi belum berjalan dengan baik masih berjenjang hal ini dapat dipangkas dengan komunikasi langsung atau rapat unit kecil untuk berdiskusi dua arah. Sumber daya baik SDM, informasi dan anggaran yang ada masih sangat terbatas peningkatan SDM dapat disiasati dengan pelatihan, diklat dan untuk peningkatan anggaran dengan mengakomodir ide-ide pegawai dalam menciptakan program New inisiatif. Disposisi lebih cenderung memunculkan ego sektoral dikurangi dengan menanamkan kerja sama dan saling menghargai melalui program capacity building serta struktur birokrasi yang ada memberikan batasan jelas namun untuk Standard operating procedures (SOP) sebagian sudah tidak mengakomodir kebutuhan lembaga, SOP perlu dievaluasi Kembali disesuaikan dengan peraturan dan kebutuhan lembaga.