ANALISIS IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NOMOR 79 TAHUN 2018 DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) STUDI KASUS PADA PUSKESMAS CURUG KABUPATEN TANGERANG

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis pada dinas/badan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan.Terbitnya Permendagri nomor 79 tahun 2018 mengamanatkan BLUD menyusun laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan terdiri dari: a).laporan realisasi anggaran; b).laporan perubahan saldo anggaran lebih; c).neraca; d).laporan operasional; e).laporan arus kas; f).laporan perubahan ekuitas; dan g).catatan atas laporan keuangan. Fokus dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Studi Kasus Pada Puskesmas Curug Kabupaten Tangerang. Penelitian yang dilakukan terhadap faktor yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Lokus penelitian dilakukan di Puskesmas Curug dengan metode kualitatif, penulis berusaha mendeskripsikan melalui data informasi yang diperoleh dengan cara wawancara, pengamatan langsung dan telaah dokumen. Key informant terdiri dari unsur Puskesmas, Dinas Kesehatan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah serta UPT UPDB Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dengan total 8 orang. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Implementasi Permendagri 79 tahun 2018 dalam Penyusunan Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) studi kasus pada Puskesmas Curug Kabupaten Tangerang belum diimplementasikan seluruhnya, hal tersebut disebabkan oleh 1).kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang membidangi keuangan dan pelaporan. 2).Alur birokrasi yang terlalu panjang dimana Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan Belanja dan Pembiayaan (SP3B) Badan Layanan Umum Daerah yang dikeluarkan Dinas Kesehatan masih menjadi syarat usulan pengesahan dan pencairan belanja. Upaya yang bisa dilakukan adalah peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang menangani fungsi penatakelolaan keuangan pada badan layanan umum daerah, dengan membuka formasi pada penerimaan calon ASN, serta memangkas alur birokrasi dengan mengurangi satu tahapan, yaitu menghilangkan SP3B sebagai syarat administrasi pencairan.