EFEKTIVITAS PROGRAM PENGGUNAAN TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PEMBAYARAN BELANJA PENANGGULANGAN BENCANA OLEH BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA

Penanggulangan bencana merupakan suatu hal yang memiliki tingkat urgensi yang tinggi dan harus selalu menjadi prioritas dikarenakan berhubungan dengan nyawa seseorang maka pemerintah seharusnya terus melakukan perbaikan dalam pelayanan penanggulangan bencana. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Efektivitas Program Penggunaan Transaksi Non Tunai dalam Pembayaran Belanja Penanggulangan Bencana oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan memperhatikan aspek-aspek yang terdapat dalam Efektivitas Program Penggunaan Transaksi Non Tunai dalam Pembayaran Belanja Penanggulangan Bencana. Transaksi non tunai pada pemerintah daerah ini menggunakan Cash Management System (CMS). Cash Management System (CMS) adalah fitur fasilitas layanan perbankan berbasis internet yang ditujukan bagi nasabah korporasi (non pribadi) dalam melakukan transaksi keuangan secara realtime dan online untuk memudahkan entitas publik bertransaksi dan melakukan pengawasan. Metode penelitian dilakukan dengan metode studi kasus dengan teknik pengumpulan data dengan metode wawancara, dan telaah dokumen. Wawancara dilakukan pada 6 (enam) orang key informant, telaah dokumen difokuskan pada dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian Program Penggunaan Transaksi Non Tunai dalam Pembayaran Belanja Penanggulangan Bencana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas Program Penggunaan Transaksi Non Tunai dalam Pembayaran Belanja Penanggulangan Bencana oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta Efektivitasnya masih rendah, dikarenakan Penyelenggaraan Program Penggunaan Transaksi Non Tunai dalam Penanggulangan Bencana yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta ditinjau dari aspek Ketepatan Sasaran Program, aspek Sosialisasi Program, aspek Tujuan Program dan aspek Pemantauan Program. Disarankan kepada BPKD Provinsi DKI Jakarta membuat guidance/panduan yang jelas tentang Penggunaan Transaksi Non Tunai dalam Penanggulangan Bencana sehingga dapat mempercepat transaksi karena urgensi yang tinggi terkait nyawa manusia, BPKD Provinsi DKI Jakarta harus berinovasi dan lebih interaktif dalam menyebarkan sosialisasi kepada pengguna transaksi non tunai, seperti membuat animasi dan tools simulasi transaksi non tunai sehingga bendahara lebih mudah memahaminya, meningkatkan kesadaran kepada bendahara BPBD Provinsi DKI Jakarta dalam penggunaan transaksi non tunai harus mengarahkan kepada skala prioritas dalam memproses transaksi pembayarannya, dilakukan evaluasi dan monitoring 3 bulan sekali dari BPKD Provinsi DKI Jakarta guna meminimalisir indikasi kelebihan pembayaran yang berdampak pada indikasi kerugian daerah, belum ada penelitian terkait regulasi yang mengatur tentang pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan program penggunaan transaksi non tunai di Provinsi DKI Jakarta.