ANALISIS PENATAUSAHAAN PIUTANG PNBP PADA PASCASARJANA IPDN, KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami permasalahan yang dihadapi Pascasarjana IPDN, Kementerian Dalam Negeri khususnya dalam penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dimana penatausahaan PNBP selalu menjadi temuan BPK RI selama lima tahun berturut-turut, mulai dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. Penatausahaan PNBP untuk Kementerian/Lembaga telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 85 Tahun 2011 tentang Penatausahaan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga. Dalam aturan ini dijelaskan bahwa setiap Satuan Kerja Kementerian/Lembaga dalam melaksanakan penatausahaan piutang PNBP harus membentuk unit penatausahaan PNBP yang terdiri dari unit operasional, unit administrasi dan unit pembukuan. Untuk itu penulis ingin mengetahui kesesuaian pelaksanaan penatausahaan piutang PNBP pada Pascasarjana IPDN dengan aturan ini. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Diharapkan akan diperoleh suatu gambaran permasalahan yang komprehensif tentang keadaan yang sebenarnya terjadi, secara sistematis, faktual dan akurat tentang data dan fakta yang ada. Pengumpulan data dilaksanakan melalui studi kepustakaan/telaah dokumen, wawancara dan observasi. Secara umum penatausahaan piutang PNBP telah mengacu kepada Perdirjen Nomor 85 Tahun 2011 tentang Penatausaan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga, namun masih terdapat beberapa permasalahan dimana pelaksanaan penatausahaan piutang PNBP pada Pascasarjana IPDN kurang sesuai dengan Perdirjen tersebut.