IMPLEMENTASI KEWENANGAN DAERAH PROVINSI YANG BERCIRI KEPULAUAN DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DI LAUT DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Indonesia adalah negara kepulauan, dua pertiga wilayahnya adalah lautan, tetapi sistem pengelolaan sumber daya lautnya masih lemah. Indonesia memiliki laut yang lebih luas daripada daratan, dengan populasinya yang tersebar di wilayah pulau-pulau yang sangat luas. Kondisi ini menyebabkan beberapa permasalahan, Judul yaitu terkait rentang kendali penyelenggara pemerintahan daerah yang luas dan akses pelayanan publik yang terbatas di provinsi yang berciri kepulauan, serta permasalahan kebutuhan dasar yang belum merata. Selain itu ketertinggalan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana juga dihadapi di provinsi yang berciri kepulauan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Sistem Pemerintahan Daerah, dalam ketentuan umum ayat (1) angka (19) disebutkan bahwa Provinsi yang Berciri Kepulauan adalah Daerah yang mempunyai karakteristik secara geografis dengan wilayah lautan lebih luas daripada daratan. Untuk pertama kalinya konsep “Provinsi yang Berciri Kepulauan” muncul sebagai tonggak pemahaman tentang kesadaran negara memiliki wilayah Kepulauan dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Namun konsep “Provinsi yang Berciri Kepulauan” ternyata tidak berorientasi pada bagaimana mengelola pulau-pulau, tetapi lebih mengarah pada pengelolaan sumber daya alam di bawah laut. Kewenangan Provinsi Kepulauan dalam pasal 27 UU Nomor 23 Tahun 2014 masih terbatas yaitu pengelolaan sumber daya alam di laut dan belum memberikan kekhususan provinsi yang berciri kepulauan. Kewenangan yang diberikan kepada Provinsi yang berciri Kepulauan sampai saat ini ternyata belum mampu menjawab permasalahan yang dihadapi, karena pada implementasinya Provinsi NTT melaksanakan dalam konteks kewenangan provinsi di laut sebagaimana kewenangan yang dijalankan oleh provinsi lain pada umumnya. NTT merupakan salah satu provinsi yang berciri kepulauan di Indonesia yang menjadi lokus dalam penelitian. Sedangkan fokus penelitian adalah berkaitan dengan implementasi kebijakan. Penelitian ini menggambarkan tentang ”Implementasi Kewenangan Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam di Laut di Provinsi NTT". Bagaimana implementasinya di provinsi NTT? Untuk mengetahuinya peneliti menggunakan pendekatan Teori Grindle guna menjawab bagaimana implementasi kebijakan tersebut dilihat dari aspek isi kebijakan dan aspek lingkungan implementasi, termasuk kepentingan dan strategi politik siapa saja yang terlibat.