IMPLEMENTASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA KEGIATAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DI BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI (BPPT)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP), telah mengamanatkan perwujudan peran APIP yang efektif sekurang-kurangnya harus memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi intansi pemerintah. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa sistem pengendalian intern memegang peranan kunci dalam mewujudkan akuntabilitas keuangan pemerintah yang efektif dan efisien. Penelitian ini menggambarkan bagaimana implementasi sistem pengendalian intern pemerintah pada kegiatan barang dan jasa di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif, penulis berusaha mendeskripsikan melalui data informasi yang diperoleh dengan cara wawancara, pengamatan langsung dan telaah dokumen.Key informant person merupakan pegawai BPPT dengan jumlah 6 orang. Hasil penelitian tentang implementasi pengendalian intern pemerintah pada kegiatan pengadaan barang dan jasa ini telah dilakukan dengan berbagai upaya yakni : a) adanya Peraturan Kepala BPPT tentang implementasi sistem pengendalian intern pemerintah, b) adanya kegiatan penandatanganan pakta integritas oleh pejabat pembuat komitmen, c) pemanfaatan teknoogi informasi dalam kegiatan pengawasan pengadaan barang dan jasa, d) pemantauan secara berkelanjutan yang dilakukan secara rutin. Hasil penelitian ini memberikan saran bahwa PPK dan ULP perlu melakukan identifikasi risiko dan Inspektorat perlu melakukan sosialisasi atas kebiajakan pengendalian internal.