ANALISIS REKRUTMEN DAN SELEKSI PIMPINAN POLTEKKES KEMENKES (Studi Kasus Pemilihan Direktur pada Poltekkes Kemenkes Jakarta II dan Poltekkes Kemenkes Jakarta III Tahun 2018)

Kementerian Kesehatan memiliki 38 Politeknik Kesehatan yang masing-masing dipimpin oleh seorang Direktur yang ditetapkan melalui serangkaian proses seleksi.. Proses rekrutmen dan seleksi Direktur Poltekkes Kemenkes pada Tahun 2018 diatur dalam Kepmenkes Nomor 142 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemilihan Direktur dan Penetapan Pembantu Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Kepmenkes Nomor 625 Tahun 2018. Seleksi Direktur Poltekkes tahun 2018 memberikan peran besar pada Badan PPSDM Kesehatan selaku unit pembina Poltekkes dalam proses rekrutmen dan seleksi, sehingga mengurangi peran senat Poltekkes. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengkaji gambaran rekrutmen dan seleksi Direktur Poltekkes Kemenkes Poltekkes Jakarta II dan Poltekkes Jakarta III pada Tahun 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum proses rekrutmen dan seleksi dalam sistem seleksi terbuka Direktur Poltekkes Tahun 2018 telah berjalan sesuai dengan Pedoman Pemilihan Direktur Poltekes, namun pada tahap asesmen belum memiliki standar nilai yang jelas untuk menentukan kelulusan peserta. Kelulusan masih berdasarkan kebijakan pimpinan dengan memperhatikan rekomendasi asesmen. Penentuan peserta yang masuk tahap uji kepatutan dan kelayakan juga masih berdasarkan kebijakan pimpinan belum berdasarkan standar tertentu yang telah ditetapkan. Praktek seleksi seperti ini dapat menjadi bumerang bagi organisasi karena berpotensi kehilangan kandidat yang potensial dan kompeten. Hasil penelitian ini merekomendasikan adanya standar nilai kelulusan asesmen dalam seleksi Direktur Poltekkes, dan juga perlunya memanggil semua peserta yang telah mengikuti pemilihan di senat untuk mengikuti uji kepatutan dan kelayakan. Selain itu, Badan PPSDM Kesehatan juga perlu menyelenggarakan asesmen secara berkala bagi seluruh dosen poltekkes agar memiliki data kompetensi dosen yang tidak hanya untuk kepentingan rekrutmen tetapi juga untuk tujuan pengelolaan kepegawaian lainnya.