PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA PADA KANTOR WILAYAH DKI JAKARTA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan proses penatausahaan barang milik negara di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta sebagai unit kerja yang yang menguasai barang milik Negara (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang). Metode penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif deskriptif. dan proses pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan review dokumen. Hasil penelitian menunjukkan 1) belum dilakukan Pembukuan BMN dengan dicatatkan dalam aplikasi SIMAK BMN dikarenakan proses pengiriman dilakukan secara bertahap serta Registrasi aset dilaksanakan setelah adanya notisi audit; 2) Inventarisasi BMN pada DBR (Daftar Barang Ruangan) dan DIR (Daftar Inventaris Ruangan) yang belum diperbaharui oleh kuasa pengguna barang atas perpindahan barang antar lokasi/ruangan sehingga belum optimalnya pengawasan dan pengendalian; 3) Pelaporan BMN dalam kondisi rusak berat diinput dalam kategori aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan, hal ini dijadikan acuan untuk melakukan pengajuan usulan penghapusan BMN dan dalam laporan BMN tahunan terdapat pengungkapan jumlah nilai aset yang sudah memiliki surat keputusan PSP (Penetapan Status Pengguna) dan yang belum memperoleh PSP. Dengan demikian, Penatausahaan Barang Milik Negara di Kementerian Hukum dan hak asasi manusia Kanwil DKI Jakarta sangat kompatibel guna melindungi aset Negara demi terwujudnya pemerintahan yang baik.