VALUASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PEJABAT FUNGSIONAL PEMERIKSA PATEN DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Progam evaluasi kebijakan pengembangan jabatan fungsional pemeriksa paten yang disusun secara cermat dan didasarkan kepada metode-metode ilmiah serta berpedoman pada keterampilan yang dibutuhkan organisasi saat ini maupun masa depan. Pengembangan haruslah bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual serta moral sumber daya manusia supaya prestasi kerjanya baik dan mencapai hasil yang optimal. Solusi awal yang dapat dilakukan adalah mengevaluasi kebijakan yang dibuat dengan melihat hasil kinerja pemeriksa paten berapa dokumen yang diselesaikan berdasarkan pada sasaran dan tujuan. Tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kebijakan pembinaan dan pengembangan SDM Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten. penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dijabarkan secara deskriptif, dengan menggunakan variable teori George C.Edwardds III terdiri dari empat variabel yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan jabatan fungsional pemeriksa paten adalah dalam meningkatkan kinerja dalam pemeriksaan substantif paten dan tidak ada menambahkan keterampilan untuk lebih ahli di bidangnya. Terdapat beberapa kendala dalam pengembangan pejabat fungsional pemeriksa paten adalah belum terbentuknya forum atau panel sebagai komunikasi antara pejabat fungsional pemeriksa paten dengan bagian internal dan eksternal Ditjen Kekayaan Intelektual, dan belum ada terbentuknya standar prosedur kerja yang dijadikan sebagai petunjuk dalam menjalankan pemeriksaan substantif paten.