PENILAIAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang pelaksanaan penilaian kinerja pegawai negeri sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang merupakan unit pusat dan memiliki unit pelaksana teknis, selain itu penelitian ini juga dilakukan untuk mengetahui hambatan dan permasalahan serta analisis rekomendasi perbaikan dalam penilaian kinerja pegawai yang merupakan bagian dalam manajemen kinerja. Penelitian penilaian kinerja ini dilakukan pada pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan juga pegawai di UPT serta di Sekretairat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM. Narasumber sebagai informan yang menjadi sumber data dipilih secara sengaja dengan menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan ditetapkan sesuai tujuan penelitian. Metodologi penelitian yang digunakan adalah wawancara terhadap informan dan studi dokumen. Hasil dari penelitian penilaian kinerja pegawai ini menunjukkan bahwa pendefinisian pekerjaan yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dengan mengacu pada tugas dan fungsi yang dimandatkan kemudian diperinci melalui uraian tugas/uraian jabatan masing-masing individu dengan fokus pada sasaran kinerja yang ingin dicapai melalui mekanisme kesepakatan kinerja. Pengukuran kinerja pegawai dilaksanakan secara harian, bulanan dan tahunan pada aplikasi SIMPEG dalam jurnal harian dihitung secara akumulatif dengan membandingkan atau melihat deviasi rencana target dan realisasi dalam kurun waktu tertentu baik kualitas maupun kuantitas hasil pekerjaan serta perilaku kerja pegawai. Sementara dalam memberikan umpan balik dilakukan melalui diskusi kinerja antara atasan dan bawahannya dari hasil pengukuran kinerja yang telah dilakukan, hal tersebut kemudian akan dijadikan dasar dalam rencana pengembangan melalui perbaikan kinerja, pengembangan kompetensi bimbingan dan dukungan kerja serta pemberian reward dan punishment. Penelitian ini menyarankan agar uraian tugas pejabat fungsional umum segera diformalkan dan disinkronkan dengan uraian tugas atasannya sesuai dengan visi misi organisasi. Ditjenpas agar menyusun kebijakan dan membentuk unit kerja dalam melakukan supervisi penilaian kinerja yang dilakukan oleh atasan langsung karena tidak ada check and balance terhadap penilaian hasil kerja yang dihasilkan. Sesegera mungkin menyusun kebijakan penerapan pengukuran kinerja menggunakan metode multiraters atau 360 derajat agar penilaian lebih objektif. Ditjenpas dalam pemberian umpan balik atas kinerja yang dihasilkan agar tidak hanya sebatas formalitas untuk kepentingan naik pangkat, pemberian tunjangan kinerja namun harus lebih luas dalam konteks pengembangan pegawai