KOMPETENSI PEGAWAI DI DIREKTORAT PENGERAHAN KOMPONEN PERTAHANAN KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

Direktorat Pengerahan Komponen Pertahanan (Ditrah Komhan) merupakan Sub-Satker dan unsur pelaksana tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Kemhan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengerahan komponen pertahanan negara dan analisa strategis. Agar mampu menghasilkan analisaanalisa strategis dan komprehensif guna mendukung perumusan kebijakan pertahanan negara maka sumber daya aparatur pegawai di Ditrahkomhan harus memiliki pengetahuan yang luas, kemampuan analisa dan keterampilan dalam berkomunikasi serta kompetensi-kompetensi lainnya dalam mendukung pelaksanaan tugas. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memberikan gambaran tentang kompetensi pegawai di Direktorat Pengerahan Komponen Pertahanan Kemhan RI. Penelitian dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, review dokumen dan observasi lapangan. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisa melalui tiga tahap yaitu Reduksi Data, display Data, Verifikasi Data dan Penarikan Kesimpulan. Pada tahap ini penulis juga melakukan gap analisis untuk membandingkan data awal dengan data hasil penelitian. Penulis menggunakan dasar Peraturan Kepala BKN Nomor 7 dan 8 Tahun 2013 yang berisi tentang aspek-aspek kompetensi teknis, manajerial dan sosial untuk pegawai. Adapun hasil penelitian menunjukkan masih terjadinya kesenjangan kompetensi teknis pada jabatan pelaksana khususnya pada aspek pengembangan karakter dan berpikir inovatif. Kesenjangan kompetensi manajerial pada jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas terlihat pada aspek Manajemen Konflik dan Pengembangan Karakter. Selanjutnya kesenjangan pada kompetensi sosial pegawai paling menonjol terlihat pada aspek Pengembangan Staf dan Pengembangan Karakter. Untuk mengatasi kesenjangan tersebut, penulis menyarankan beberapa kebijakan dalam pengembangan pegawai melalui analisa kebutuhan pelatihan agar pelaksanaanya tepat sasaran antara jabatan dan kompetensi yang diperlukan oleh setiap pegawai.