ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TATA CARA PENETAPAN DAN PENANGGULANGAN KRISIS ENERGI DAN/ATAU DARURAT ENERGI

Untuk menjamin ketahanan energi nasional dan menetapkan langkah-langkah penanggulangan krisis energi dan/atau darurat energi, Dewan Energi Nasional menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penetapan dan Penanggulangan Krisis Energi dan/atau Darurat Energi. Perpres ini mengatur penetapan, penanggulangan dan penetapan berakhirnya krisis energi dan/atau darurat energi. Tujuan dari penelitan adalah mengetahui faktor-faktor implementasi dalam kebijakan tata cara penetapan dan penanggulangan krisis energi dan/atau darurat energi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yang didasarkan pada analisis implementasi kebijakan, dengan data primer dari wawancara key informants, dan data sekunder dari tinjauan literatur. Hasil penelitian mengacu pada faktor-faktor implementasi yaitu isi kebijakan, komunikasi, sumberdaya, dan struktur birokrasi, mendapatkan bahwa analisis implementasi kebijakan tata cara penetapan dan penanggulangan krisis energi dan/atau darurat energi sudah berjalan, namun belum optimal. Dapat terlihat dengan belum ditetapkannya produk hukum turunan Perpres No. 41/2016 untuk mengatur secara lebih teknis dan masih kurangnya sosialisasi sehingga belum semua stakeholder memahami Perpres No. 41/2016. Selain itu, belum adanya mook up room yang dapat menggambarkan suasana real kondisi krisis energi dan/atau darurat energi dan perlunya petunjuk teknis sebagai panduan yang terintegrasi dengan Perpres No. 41/2016.