IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 159/PMK.010/2015 TENTANG PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN

Tesis ini membahas kebijakan pemerintah pusat dalam rangka pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan kepada penanam modal yang berkategori industri pionir. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tidak adanya perusahaan yang berhasil memanfaatkan fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan atau Tax Holiday pada periode Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.010/2015 Tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan. Penelitian ini mencoba menganalisis implementasi kebijakan yang dilakukan pemerintah pusat melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.010/2015. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan model yang dikembangkan oleh Merilee S. Grindle yaitu suatu implementasi kebijakan dipengaruhi oleh variabel isi kebijakan dan variabel lingkungan kebijakan. Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan yang mengacu pada konsep Merilee S. Grindle, disimpulkan bahwa dari sisi isi kebijakan dipengaruhi oleh pebedaan kepentingan yang telalu mendasar dan tidak adanya kesamaan visi antar stakeholder pemerintah, sedangkan dari sisi lingkungan kebijakan dipengaruhi oleh political will pemerintah yang belum tegas dalam memberikan fasilitas kepada penanam modal. Dalam rangka memperbaiki permasalahan tersebut pemerintah perlu membuat road map kebijakan insentif investasi yang jelas, pengembangan otomasi sistem perizinan berusaha dan meningkatkan peran kementerian koordinator untuk menjembatani perbedaan kepentingan antar instansi pemerintah.