IIMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBINAAN PERSONEL FUNGSI KOMANDO TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN MARKAS BESAR TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN LAUT

Penelitian ini bertujuan untuk bagaimana Implementasi Kebijakan Pembinaan Personel Fungsi Komando terhadap Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Markas Besar TNI Angkatan Laut Dalam organisasi TNI Angkatan Laut selain menggunakan Prajurit TNI Angkatan Laut, juga Pegawai Negeri Sipil TNI yang ditugaskan di lingkungan organisasi TNI Angkatan Laut dalam jumlah yang cukup besar, oleh karena itu Pegawai Negeri Sipil dan Prajurit TNI Angkatan Laut merupakan satu kesatuan yang terpadu bersama-sama bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas pokok TNI Angkatan Laut, melalui (1) mendeskripsikan faktor komunikasi, (2) mendeskripsikan faktor sumberdaya, (3) mendeskripsikan faktor disposisi, (4) mendeskripsikan faktor struktur birokrasi Implementasi Kebijakan Pembinaan Personel Fungsi Komando terhadap Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Markas Besar TNI Angkatan Laut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian terdiri dari Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Markas Besar TNI Angkatan Laut. Dalam mengumpulkan data peneliti menggunakan teknik wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Untuk teknik analisa data menggunakan analisa kualitatif yang mengacu kepada pendapat Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pembinaan Personel Fungsi Komando terhadap Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Markas Besar TNI Angkatan Laut. Pada faktor komunikasi, pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Personel Fungsi Komando dalam proses penyampaian informasi belum sampai kepada penerimanya dengan baik, kejelasan dan konsintensi penegasan dalam bentuk peraturan belum ada, posisi PNS sebagai atasan pada sisi kepangkatan, dalam kesataraan kepangkatan Militer-PNS. Untuk faktor sumber daya Kemampuan sumber daya manusia yang belum cukup baik dalam menangkap maksud dari kebijakan Pembinaan Personel (Binpers) Fungsi Komando. Untuk factor disposisi mengalami hambatan berupa sikap atasan yang belum tegas dalam penindakan dan memberikan sangsi terhadap pelanggaran disiplin, sikap dan keteladanan terutama para atasan yang kurang serta minimnya pengawasan yang belum berjalan maksimal, dan untuk factor struktur birokrasi belum ada tuntutan yang bersifat mengikat khususnya Pegawai Negeri Sipil, sehingga sikap acuh tak acuh dalam mengimplementasikan Pembinaan Personel (Binpers) Fungsi Komando pada kedinasan sehari-hari, karena belum tegas reward dan funishman serta juga belum ada Standard Operating Procedures (SOP) khusus yang disediakan yang berakibat penafsiran yang berbeda-beda dalam pelaksanaannya.. Penelitian merekomendasikan hal-hal sebagai berikut: (1) Dinas Penerangan Angkatan Laut dapat lebih peningkatan peran tranformasi informasi (transimisi) melalui media penerangan TNI Angkatan Laut yang menyesuaikan perkembangan IT,(2) Dinas Pendidikan Angkatan Laut dapat merevisi kurikulum pendidikan prajurit TNI Angkatan Laut dan juga memprogramkan disetiap jenjang pendidikan dan pelatihan bagi PNS dalam rangka mendukung terwujudnya pelaksanaan BFK yang baik dan benar, (3) Staf Personel Angkatan Laut selaku pelaksana kebijakan dibidang personel dapat membentuk suatu aturan yang mengikat baik prajurit maupun bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan TNI Angkatan Laut dengan memaksimalkan peran atasan yang diatur secara teknis dalam Peraturan Kasal atau Surat Keputusan Kasal, (4) Perlu adanya penambahan tugas tanggung jawab khusus pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan BFK di setiap Satuan Kerja Mabesal yang melekat pada setiap jenjang structural sebagai pembinaan dan pengawasan Implementasi Kebijakan BFK, sehingga dapat terwujud dan terjaga kemurnian doktrin BFK pada diri seluruh Personel TNI Angkatan Laut.