PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI SELAMA MASA PANDEMI COVID-19 DI SEKRETARIAT PENGADILAN PAJAK

Pandemi Covid-19 menyebabkan layanan informasi di Sekretariat Pengadilan Pajak tidak dapat dilaksanakan secara normal. Sejalan dengan hal ini terjadi beberapa penyesuaian pada proses penyediaan layanan informasi kepada masyarakat. Beberapa penyesuaian yang dilakukan antara lain, penutupan loket layanan informasi (helpdesk), penutupan layanan informasi melalui saluran telepon, penambahan kanal layanan informasi melalui aplikasi whatsapp, dan pengoptimalan layanan informasi melalui surat elektronik. Permasalahan timbul mengingat bahwa pengguna layanan belum secara menyeluruh mengetahui perubahan layanan di Pengadilan Pajak sehingga pertanyaan yang diterima dari masyarakat dan pengguna layanan pun masuk dalam jumlah yang signifikan terutama terkait kebijakan penutupan persidangan dan layanan administrasi selama masa pandemi Covid-19. Layanan informasi tersedia melalui beberapa kanal, yaitu helpdesk, surel, saluran telepon, kontak web, whatsapp, Instagram, dan persuratan. Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan tinjauan dari lima aspek, yaitu aspek kesederhanaan, aspek keamanan, aspek kejelasan, aspek keterbukaan, dan aspek keadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan layanan informasi selama masa pandemi Covid-19 di Sekretariat Pengadilan Pajak dilaksanakan cukup baik walaupun terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan layanan informasi tersebut. Untuk itu, Penulis menyarankan: 1. menyederhanakan jawaban informasi dengan menggunakan istilahistilah umum dan dipahami oleh masyarakat luas, 2. memastikan tidak ada pihak ketiga yang secara tidak bertanggung jawab mengambil data yang terletak di meja petugas layanan informasi, 3. menciptakan kesatuan sistem aplikasi yang memuat segala informasi yang ada di Pengadilan Pajak sehingga petugas layanan informasi tidak perlu menanyakan ke bagian lain yang memiliki informasi 4. memperbarui tampilan laman resmi Sekretariat Pengadilan Pajak agar mudah digunakan dan diketahui oleh masyarakat, 5. memperkuat pelaksanaan layanan informasi sesuai SOP tanpa terpengaruh oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan